KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penyusunan dan penilaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD). Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kepala Bagian Organisasi Setkab Kutim, Erwin, menjelaskan, pihaknya berperan sebagai fasilitator dan pembina bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan laporan kinerja. “Laporan kinerja itu kita susun dari bawah, mulai dari perangkat daerah. Nanti Inspektorat melakukan reviu, lalu hasilnya dievaluasi untuk melihat di mana letak kelemahannya,” ujarnya, Rabu (12/11/25).

Ia menambahkan, sistem evaluasi kinerja dilakukan secara kolaboratif antara Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Bappeda. Tujuannya untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar selaras dengan arah pembangunan daerah dan prioritas kebijakan bupati. “Kalau sudah lengkap, data ini menjadi dasar laporan kinerja bupati,” kata Erwin.

Selain itu, Kutim kini menggunakan portal Reformasi Birokrasi sebagai sistem terpusat pengumpulan data dari seluruh OPD. “Semua laporan harus satu pintu di Bappeda. Tidak bisa berbeda-beda antara OPD. Ini untuk memastikan data pembangunan dan capaian kinerja pemerintah daerah valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Erwin menegaskan, LKPD bukan sekadar laporan administratif, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. “Kalau laporan kinerja kuat, kita bisa tahu mana sektor yang lemah dan perlu diperbaiki. Tujuannya agar pelayanan masyarakat semakin efektif dan efisien,” tegasnya.

Langkah ini memperlihatkan komitmen Pemkab Kutim dalam menjalankan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan memperkuat akuntabilitas publik di seluruh lini pemerintahan. (adv/diskominfokutim/yud)