KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim mempercepat operasional Gedung Pandurata RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS).

Pasalnya, proyek yang dibangun sejak 2023 itu telah menyerap anggaran sekitar Rp380 miliar, namun hingga kini gedung tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, usai rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kaltim, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, besarnya investasi yang telah dikeluarkan harus segera diikuti dengan pembukaan layanan kesehatan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

“Kami berharap Pandurata ini bisa segera operasional. Di situ sudah terserap anggaran sekitar Rp380 miliar, itu anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu kami berharap ini bisa segera dioperasikan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kaltim memaparkan bahwa operasional Gedung Pandurata akan dilakukan secara bertahap.

Tahap awal ditargetkan dimulai sekitar September 2026 dengan membuka layanan di satu hingga dua lantai terlebih dahulu, sembari menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang masih tersisa dan melengkapi fasilitas penunjang.

Andi menilai langkah tersebut menjadi solusi agar masyarakat tidak perlu menunggu seluruh bangunan rampung untuk memperoleh tambahan layanan kesehatan di rumah sakit rujukan terbesar di Kalimantan Timur itu.

“Mudah-mudahan September ini minimal lantai satu atau lantai dua sudah bisa dioperasikan, sambil kita memenuhi kelengkapan alat kesehatan dan juga renovasi gedung yang masih ada beberapa segmen yang harus diperbaiki,” katanya.

Selain menyoroti kesiapan gedung, Komisi IV juga membahas pengadaan alat kesehatan (alkes) yang menjadi salah satu syarat utama operasional Gedung Pandurata. Menurut Andi, pengadaan tersebut akan dilakukan secara bertahap mengikuti pembukaan layanan di setiap lantai.

Pemprov Kaltim menargetkan Gedung Pandurata mulai beroperasi penuh pada Februari 2027. Sementara itu, pengadaan alat kesehatan akan dilakukan secara bertahap dengan alokasi sekitar Rp150 miliar pada APBD 2027.

Meski demikian, realisasi anggaran tersebut tetap akan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Kelengkapan fasilitas medis juga akan dipenuhi seiring pembukaan layanan secara bertahap di setiap lantai gedung.

“Pengadaan alat kesehatan juga dianggarkan bertahap. Kemungkinan tidak seluruhnya sekaligus karena penggunaan gedung juga bertahap,” pungkas Andi. (mell)