KALTIMVOICE, SAMARINDA — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait mahasiswa penerima bantuan pendidikan ganda kembali menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur diminta memastikan penyaluran bantuan pendidikan berjalan lebih tepat sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Emanuel, mengungkapkan salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah adanya mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan dari dua skema berbeda secara bersamaan, termasuk penerima beasiswa lain yang juga memperoleh manfaat dari program Gratispol.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak diperkenankan karena penerima bantuan harus menentukan salah satu program yang akan digunakan.“Memang ada temuan seperti kemarin. Tapi itu sudah berproses dengan universitasnya. Tentu dikembalikan, seperti itu,” ujarnya kepada awak media.
Ekti menjelaskan, mekanisme pengembalian dilakukan melalui perguruan tinggi sebelum dana dikembalikan ke pemerintah daerah. Proses tersebut saat ini masih terus berjalan sebagai tindak lanjut atas temuan yang disampaikan BPK.
“Ada yang dapat double. Itu kan tidak boleh, harus pilih salah satunya. Otomatis mengembalikan melalui universitas-universitas ke Pemprov Kaltim,” katanya.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pelaksanaan Gratispol terus dievaluasi. DPRD menilai program unggulan Pemprov Kaltim itu telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun tetap membutuhkan pengawasan agar penyalurannya sesuai ketentuan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan seluruh catatan yang muncul dalam laporan BPK maupun masukan dari DPRD akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan Gratispol akan terus dilakukan hingga menyentuh level penerima manfaat di lapangan, termasuk mahasiswa yang menjadi sasaran program.
“Pemberian Gratispol yang harus dievaluasi pelaksanaannya, kita evaluasi dan kita pastikan peraturan serta pelaksanaannya sesuai sampai ke tingkat grassroot atau tingkat mahasiswa,” tegasnya.
Seno menyebut pemerintah berkomitmen menuntaskan seluruh tindak lanjut atas temuan yang ada agar pelaksanaan Gratispol ke depan semakin akuntabel dan tepat sasaran.
“Ini semuanya sudah kita lakukan dan akan terus kita upayakan tindak lanjutnya sampai tuntas,” pungkasnya. (mell)
