KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun tengah menelusuri dugaan adanya pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (Dapil) Samarinda yang justru dialokasikan ke luar daerah.
Andi Harun menilai persoalan tersebut perlu diperiksa lebih dulu sebelum disimpulkan. Sebab, anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda memperoleh mandat dari masyarakat Kota Samarinda sehingga aspirasi yang mereka perjuangkan semestinya kembali diarahkan untuk daerah pemilihannya.
“Anggota DPRD Kaltim yang berasal dari masing-masing dapil, dia harus kembali membangun dapilnya. Nah, Samarinda kita juga harap yang sama. Karena kan mereka terpilih di DPRD Kaltim itu dari pilihan rakyat Kota Samarinda,” kata Andi Harun saat menghadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Samarinda di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Andi Harun, pokir anggota DPRD seharusnya berangkat dari aspirasi masyarakat yang dihimpun di daerah pemilihannya. Karena itu, ketika aspirasi warga Samarinda kemudian dituangkan dalam pokir, alokasinya dinilai semestinya berada di Samarinda.
“Nah, begitu pokir ditaruh di Samarinda itu baru tepat. Tapi kalau pokirnya ditaruh di luar Samarinda itu mengkhianati rakyat Samarinda,” tegasnya.
Meski menyampaikan adanya indikasi, Andi Harun belum mau menyebut nama maupun memastikan pokir tersebut benar-benar dialokasikan ke luar Samarinda. Ia menyebut data terkait persoalan itu masih dikumpulkan dan diteliti.
Menurutnya, kehati-hatian diperlukan agar dugaan yang belum terverifikasi tidak berubah menjadi tudingan tanpa dasar.
“Ada indikasinya. Tapi kan sebelum penelitian berakhir, kan kita enggak boleh spekulasi nanti jadi fitnah. Nanti jadi fitnah dan saya enggak mau itu jadi fitnah,” ujarnya.
Andi Harun justru berharap hasil penelusuran nantinya tidak membuktikan dugaan tersebut. Namun, apabila data yang dikumpulkan menunjukkan adanya pokir anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda yang ditempatkan di luar daerah, ia menyatakan akan membuka informasi tersebut kepada publik.
“Lagi saya kumpulkan data, mudah-mudahan indikasinya akhirnya tidak terbukti. Itu harapan saya. Tapi kalau misalnya indikasinya itu terbukti, nanti akan saya share kepada teman-teman,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Harun di tengah pembahasan dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan Samarinda. Ia sebelumnya mengapresiasi Gubernur Kaltim setelah Pemprov Kaltim menyalurkan Bankeu sekitar Rp77 miliar kepada Pemerintah Kota Samarinda.
Menurut Andi Harun, dana tersebut memungkinkan pembayaran uang muka untuk sejumlah kegiatan Bankeu di Samarinda mulai dilakukan. Ia juga menyebut komunikasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi lebih terbuka setelah rakor pengelolaan keuangan daerah.
“Setelah rakor ini pemerintah provinsi telah mentransfer uang untuk Bankeu kurang lebih sekitar Rp77 miliar. Jadi saya kira pembayaran DP untuk kegiatan-kegiatan Bankeu sudah bisa dilakukan di Kota Samarinda. Dan ya ini saya harus apresiasi,” ucapnya.
Namun, terkait pokir anggota DPRD Kaltim, Andi Harun meminta persoalan tersebut tetap dilihat berdasarkan daerah pemilihan masing-masing. Ia mencontohkan anggota DPRD dari Kutai Kartanegara semestinya memperjuangkan pembangunan di Kukar, begitu pula anggota dari Balikpapan untuk daerah pemilihannya.
Sementara untuk anggota DPRD Kaltim yang terpilih dari Dapil Samarinda, ia berharap aspirasi masyarakat Kota Tepian menjadi dasar dalam menentukan arah pokir.
Untuk saat ini, Andi Harun belum mengungkap daerah tujuan pokir yang dimaksud maupun nama anggota DPRD yang tengah ditelusuri. Ia memilih menunggu hasil pengumpulan data sebelum memberikan keterangan lebih jauh.
“Kalau ada yang tidak, saya hanya akan mengatakan ini tidak ditempatkan di Samarinda. Soal ke mana dia ditempatkan nanti kejar orangnya,” pungkas Andi Harun. (mell)
