KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Rencana kepala daerah se-Kalimantan Timur menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) mendapat catatan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Menurutnya, peluang tersebut harus diperjuangkan dengan argumentasi yang terukur dan berbasis data, bukan sekadar membangun narasi politik.
Bagi Andi Harun, daerah memang perlu memperjuangkan ruang fiskal yang lebih longgar di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, upaya itu hanya akan mendapat perhatian apabila disertai data yang mampu menjelaskan kondisi riil keuangan daerah beserta dampaknya terhadap masyarakat.
“Tadi kami konsolidasikan bagaimana kalau nanti bertemu Menteri Keuangan, perjuangannya harus didukung naskah akademik dan dokumen teknokratik,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah bersama kepala daerah se-Kalimantan Timur, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Ia menilai pendekatan seperti itu jauh lebih tepat dibanding mengedepankan retorika politik. Sebab, pemerintah pusat tentu akan menilai setiap usulan berdasarkan kondisi faktual daerah, bukan semata-mata besarnya tuntutan yang disampaikan.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu menilai setiap daerah harus datang dengan potret kondisi fiskalnya masing-masing. Data tersebut harus mampu menjelaskan kebutuhan riil daerah, mulai dari pembiayaan pelayanan publik hingga program prioritas yang ingin diwujudkan, sehingga usulan tambahan dana transfer memiliki dasar yang kuat di hadapan pemerintah pusat.
“Kalau kita berjuang, saya ingin itu didukung naskah akademik dan dokumen teknokratik. Jangan hanya menggunakan narasi politik. Pemerintah pusat tentu akan menguji setiap permintaan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belakangan telah memberi sinyal akan mengevaluasi daerah-daerah yang mengaku mengalami keterbatasan fiskal.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan keluhan, melainkan harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan APBD telah diarahkan pada belanja-belanja prioritas.
“Kalau kita bisa menghadirkan potret APBD yang memang sudah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan kebutuhan prioritas tetapi masih belum mencukupi, disertai dokumen teknokratik, saya yakin pemerintah pusat akan lebih mudah memahami kondisi daerah,” katanya.
Meski memberi catatan, Andi Harun memastikan Pemerintah Kota Samarinda tetap menjadi bagian dari langkah bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur untuk memperjuangkan tambahan TKD ke pemerintah pusat.
Namun, ia berharap seluruh kepala daerah berangkat dengan membawa data yang solid sehingga pembahasan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata.
“Kalau kita diajak berjuang, tentu saya ikut. Tetapi yang berbicara nanti bukan kepala daerahnya, melainkan data dan dokumen yang kita bawa,” imbuhnya.
Di sisi lain, Andi Harun menilai rapat koordinasi semacam itu perlu lebih sering digelar. Menurutnya, perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat membuat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki ruang untuk membahas persoalan keuangan daerah secara bersama.
Ia berharap pertemuan tidak berhenti sebatas seremoni atau ajang bertukar pandangan. Justru, setiap rapat sebaiknya mengangkat isu yang lebih spesifik agar persoalan yang dihadapi daerah bisa dibahas sampai tuntas dan menghasilkan langkah yang jelas.
“Saya mengapresiasi Pak Gubernur karena rakor seperti ini memang penting. Kalau bisa rakor dibuat tematik, apakah pengelolaan keuangan daerah, peningkatan PAD, atau infrastruktur. Bahkan kalau bisa tiap tiga bulan, supaya apa yang menjadi tantangan kita bisa dibahas bersama,” tutup Andi Harun. (mell)
