KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun mulai memberi sinyal tegas untuk kontestasi politik di Kota Tepian. Ia menyatakan tidak akan memberikan dukungan kepada calon wali kota yang menjadikan uang sebagai tumpuan utama untuk merebut suara pemilih.
Bagi Andi Harun, mahalnya biaya politik bukan sekadar persoalan saat masa kampanye. Beban tersebut berpotensi terbawa hingga seseorang menduduki kursi kekuasaan, ketika modal yang telah dikeluarkan harus dikembalikan.
“Saya akan dukung calon yang tidak main uang. Karena calon yang main uang itu biaya demokrasinya sangat tinggi. Bohong dia kalau nanti berkuasa jadi maling, hanya akan memikirkan bagaimana uangnya kembali,” kata Andi Harun saat sambutan di Musda XI DPD Partai Golkar Kota Samarinda di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (8/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun ketika menyinggung hasil survei yang dilakukannya di Samarinda. Ia menyebut preferensi politik masyarakat masih memiliki keterkaitan kuat dengan figur kepala daerah yang sedang menjabat.
Menurutnya, kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pertarungan politik di Samarinda memiliki karakter tersendiri. Karena itu, ia mengaku selama dua periode kepemimpinannya berupaya menaikkan standar pilihan politik masyarakat.
Andi Harun menilai perubahan tersebut mulai terlihat dalam kontestasi politik terakhir. Ia bahkan mengaitkannya dengan Pilkada Samarinda sebelumnya yang hanya menghadirkan satu pasangan calon.
“Kalau enggak saya tinggikan, enggak mungkin kemarin calon tunggal,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung proses politik yang mengantarkannya kembali memimpin Samarinda. Andi Harun mengklaim tidak mengeluarkan uang untuk memperoleh dukungan Partai Golkar, meski pada awalnya sempat muncul keraguan mengenai kemungkinan tersebut.
“Saya mengukir sejarah di pemilu kemarin. Terima kasih juga Pak Sekjen. Saya tidak membayar serupiah pun di Partai Golkar,” katanya.
Bagi Andi Harun, pengalaman tersebut menjadi alasan untuk mendorong pola politik yang lebih rasional. Ia menilai uang yang dibagikan kepada pemilih belum tentu menentukan hasil akhir sebuah pemilihan.
“Mungkin ada yang bagi uang tapi uangnya diambil. Insyaallah susah untuk terpilih kalau di Kota Samarinda,” ucapnya.
Ia juga menyinggung dinamika politik di tingkat akar rumput. Dengan hampir 2.000 RT yang tersebar di Samarinda, menurutnya, sejumlah kandidat mulai membangun pendekatan dengan para ketua RT untuk mendapatkan dukungan.
Namun, Andi Harun meyakini pendekatan tersebut tidak serta-merta menentukan pilihan masyarakat. Ia menyebut sebagian anggota DPRD Samarinda pun mulai memahami bahwa politik transaksional tidak selalu efektif untuk memenangkan kontestasi.
“Makanya sebagian teman-teman DPRD Samarinda sudah tobat-tobat tuh. Efektif, Pak, di Samarinda,” katanya.
Di tengah dinamika tersebut, Andi Harun mengajak seluruh partai politik tidak menjadikan Pilkada mendatang sekadar arena perebutan kekuasaan. Ia mendorong kontestasi berlangsung dengan biaya politik yang sehat serta mengedepankan kualitas calon.
Ia bahkan menyatakan siap mengambil posisi berseberangan dengan kandidat yang memilih mengandalkan uang sebagai jalan menuju kursi kepala daerah.
“Saya tidak akan memberikan apresiasi kepada siapapun yang mau jadi Wali Kota Samarinda yang akan mengandalkan uang. Saya akan berkampanye sebaliknya. Saya enggak punya beban,” tegasnya.
Andi Harun berharap sikap tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh partai politik untuk membangun tradisi demokrasi yang lebih sehat di Samarinda. Ia mengajak para kandidat kelak bersaing melalui gagasan dan rekam jejak, bukan semata kekuatan modal.
“Ayo kita laksanakan pemilihan dengan pemilihan yang bermartabat,” tutup Andi Harun. (mell)
