KALTIMVOICE.ID, PENAJAM — Program digitalisasi desa menjadi salah satu agenda prioritas yang ditekankan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan SKPD yang digelar di Kantor Bupati PPU, Kamis (27/11/2025).

Melanjutkan arah pembahasan mengenai keterbatasan APBD dan pentingnya inovasi lintas sektor, Mudyat menegaskan bahwa modernisasi tata kelola desa adalah langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

Dalam pemaparannya, Mudyat menyebut program digitalisasi desa (Desapedia) sebagai instrumen penting percepatan reformasi administrasi. Ia menyampaikan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, namun juga perubahan dalam pola kerja pemerintahan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pemerintah pusat melalui BPS bahkan membuka peluang insentif bagi daerah yang berhasil melakukan transformasi tersebut.

“Jika minimal 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi, PPU berpotensi mendapat insentif hingga Rp20 miliar dari BPS. Ini harus kita kejar,” ujar Mudyat. Ia menekankan bahwa insentif itu dapat menjadi dukungan fiskal penting bagi kabupaten yang sedang berusaha mengatasi keterbatasan anggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran pada tahun mendatang. Menurutnya, beberapa kegiatan pemerintah daerah harus diperketat, terutama perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga program-program nonteknis yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia meminta seluruh SKPD lebih selektif, fokus pada program yang benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik dan ekonomi rakyat.

Meski sejumlah pengeluaran akan dipangkas, Mudyat memastikan bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN tidak akan dipotong. Ia menegaskan bahwa kinerja menjadi ukuran utama, bukan besar kecilnya anggaran. “Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas,” ucapnya.

Menutup arahannya, Mudyat Noor kembali menegaskan fokus pembangunan Kabupaten PPU pada tiga sektor utama, yaitu industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta industri pariwisata berbasis lokal. Menurutnya, tiga sektor ini memiliki daya ungkit ekonomi paling besar dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara langsung. Ia menolak pembangunan proyek-proyek bersifat glamor yang tidak relevan dengan kebutuhan dasar warga.

“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah,” tegasnya.

Rakor yang berlangsung dinamis tersebut menghasilkan tindak lanjut berupa penyusunan program teknis lintas SKPD. Program ini disiapkan sebagai komitmen percepatan pembangunan PPU agar tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat.(adv/diskominfoppu/humas/edited:udin.zacrez)