KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Harapan agar aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dapat segera direalisasikan pada APBD Perubahan 2026 tampaknya masih harus menunggu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum membuka pembahasan terkait pokir karena masih memprioritaskan penyesuaian fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, mengatakan fokus pemerintah saat ini bukan menambah program baru, melainkan menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan belanja yang harus disesuaikan.

“Perubahan kan belum dibahas. Untuk melaksanakan perubahan, kita melihat dulu kondisi kemampuan fiskal kita di tahun 2026 yang sedang berjalan,” ujarnya belum lama ini.

Menurut Muhaimin, penyusunan APBD Perubahan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan TKD membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.

“Semangat tahun 2026 ini bukan semangat menambah kegiatan, tapi semangat mengurangi kegiatan karena ada pengurangan TKD,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah masih menyusun langkah-langkah efisiensi sebagai upaya menjaga keseimbangan APBD.

Beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain penghematan belanja perjalanan dinas, konsumsi rapat, penggunaan listrik dan air melalui penerapan work from home (WFH), hingga menunda sejumlah kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas.

“Ada efisiensi perjalanan dinas, makan minum, penggunaan listrik dan air karena kita menggunakan WFH. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas ditunda dulu. Semangatnya membalance-kan antara pengurangan TKD dengan belanja kita yang anggarannya berkurang,” jelasnya.

Muhaimin menegaskan, pembahasan APBD Perubahan 2026 belum dimulai karena pemerintah masih berkonsentrasi menyelesaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

“Sekarang kami masih konsentrasi dulu menyelesaikan KUA-PPAS 2027. Setelah itu selesai, sekitar minggu ketiga Juli baru kami mengajukan RKPD Perubahan 2026. Jadi belum ada gambaran,” ujarnya.

Hal itu juga berlaku terhadap usulan pokir DPRD maupun kemungkinan kembalinya bantuan keuangan (bankeu) yang sebelumnya sempat ditiadakan. Menurut Muhaimin, seluruhnya baru akan dibahas setelah proses penyusunan dokumen perubahan resmi dimulai.

“Kita belum membahas perubahan. RKPD-nya pun belum. Nanti setelah minggu ketiga Juli baru ada gambaran,” tutupnya. (mell)