KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Agenda Silaturahmi dan Coffee Morning bersama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim di Gedung Olah Bebaya, Senin (13/4/2026), memunculkan pertanyaan dari peserta.

Kegiatan yang dihadiri ratusan perwakilan ormas itu awalnya bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, beredarnya surat usulan kegiatan yang mencantumkan rencana uang saku atau transportasi sebesar Rp100 ribu per orang, membuat suasana forum ikut disorot.

Dalam surat bernomor 200.1.4.4/145/S/K tersebut, selain permohonan fasilitas ruangan dan konsumsi, juga tercantum alokasi uang saku/transport peserta sebanyak 400 orang sebesar Rp105 ribu per orang.

Isu ini pun dikaitkan dengan rencana aksi demonstrasi 21 April mendatang, hingga memicu pertanyaan langsung dari peserta dalam forum.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni sebagai ajang silaturahmi dan tidak memiliki kaitan dengan agenda demonstrasi.

“Saya ini baru menjabat, belum ada sebulan. Jadi memang ingin bertemu langsung dengan ormas-ormas, bersilaturahmi, sekaligus mendengar masukan dan kritik. Tidak ada kaitannya dengan rencana demo 21 April,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan ormas di Kaltim. “Ini murni untuk berkenalan dan mengetahui ormas-ormas yang ada, supaya ke depan komunikasi kita lebih baik,” katanya.

Terkait beredarnya isu pembagian amplop, Arih mengakui hal tersebut berasal dari usulan internal yang belum mendapat persetujuan pimpinan, tetapi sudah lebih dulu beredar di masyarakat.

“Itu memang usulan saya. Niatnya supaya teman-teman yang datang dari jauh tidak merasa dirugikan. Tapi usulan itu belum disetujui, belum sampai ke pimpinan, sudah beredar duluan. Saya mohon maaf karena ini membuat suasana tidak nyaman,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada pembagian uang kepada peserta.“Perlu saya sampaikan, hari ini tidak ada pembagian amplop. Itu belum pernah kita laksanakan karena memang masih sebatas usulan,” tegasnya.

Arih juga membantah anggapan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meredam aksi demonstrasi. Ia menilai, isu tersebut muncul akibat kesalahpahaman informasi yang berkembang di publik. “Tidak ada niat meredam. Kami justru siap menerima aspirasi, bahkan saya sendiri akan hadir di tanggal 21 untuk mendengar langsung apa yang ingin disampaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum. “Silakan menyampaikan aspirasi, tapi lakukan dengan cara yang beradab, sesuai aturan, dan tidak melanggar hukum,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan ketidakhadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang sebelumnya direncanakan hadir secara daring. Menurutnya, gubernur tengah mengikuti agenda di Jakarta bersama Komisi I DPR RI. “Beliau masih dalam rangkaian kegiatan di Jakarta, jadi tidak memungkinkan untuk hadir, bahkan secara daring sekalipun,” jelasnya.

Meski diundang sekitar 500 ormas, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berkisar antara 300 hingga 350 orang. Kesbangpol memastikan kegiatan ini terbuka sebagai ruang awal membangun komunikasi, sekaligus memperkenalkan kepemimpinan baru di internal lembaga tersebut.

“Ini bagian dari silaturahmi. Saya ingin memperkenalkan diri, supaya ke depan kita bisa saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih baik.” pungkasnya. (mell)