KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Penurunan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Di balik merosotnya capaian akademik peserta didik, persoalan lama dunia pendidikan kembali mengemuka, yakni kekurangan tenaga pendidik yang hingga kini belum terselesaikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai hasil TKA semestinya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik. Menurutnya, penurunan capaian tersebut perlu menjadi pintu masuk untuk mengurai berbagai persoalan yang masih membelit sektor pendidikan, mulai dari kualitas pembelajaran hingga ketersediaan tenaga pengajar.
“Temuan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi. Penilaian tidak seharusnya hanya berpatokan pada angka-angka statistik, melainkan juga perlu menelaah akar persoalan yang melatarbelakanginya,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Novan mengatakan, merosotnya capaian pada Matematika dan Bahasa Indonesia patut menjadi perhatian serius. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan fondasi kemampuan dasar yang menopang proses belajar siswa di berbagai bidang.
Menurutnya, apabila tren penurunan terjadi secara luas, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembelajaran yang selama ini berjalan.
“Padahal kemampuan berhitung dan berbahasa merupakan keterampilan mendasar yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari,” katanya.
Di tengah evaluasi tersebut, Novan menyoroti persoalan kekurangan guru yang masih dihadapi Samarinda. Hingga saat ini, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Tepian belum terpenuhi secara optimal.
Berdasarkan catatan yang dimiliki DPRD, jumlah kekurangan guru di Samarinda saat ini masih berada di atas 500 orang. Angka tersebut bahkan diperkirakan meningkat hingga lebih dari 700 orang pada akhir tahun seiring bertambahnya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Kondisi itu membuat sejumlah sekolah harus mencari jalan keluar sendiri agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Salah satunya dengan merekrut guru lepas menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, menurut Novan, langkah tersebut hanya bersifat sementara dan belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan dalam jangka panjang.
“Kita masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan tenaga pendidik. Sekolah akhirnya mencari solusi sendiri agar kegiatan belajar tetap berjalan, tetapi tentu ini bukan penyelesaian yang ideal,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan guru di daerah. Tanpa dukungan kebijakan yang mampu menjawab persoalan kekurangan tenaga pengajar, upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan menghadapi tantangan yang tidak ringan.
“Di Kota Samarinda saja saat ini masih terdapat kekurangan lebih dari 500 tenaga pendidik. Bahkan hingga Desember mendatang, jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi lebih dari 700 orang,” tandas Novan. (mell/ADV17/dprdsamarinda)
