KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi tumpuan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menjaga kemampuan fiskal di tengah dana kurang salur Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp427 miliar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kota mulai mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan sembari menunggu penyaluran dana dari pemerintah pusat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan optimalisasi PAD menjadi langkah yang dipilih pemerintah untuk menutup kekurangan dana transfer yang hingga kini belum diterima daerah.

“Yang bermasalah tinggal transfernya saja. Yang kurang itu nanti kita tutupi lewat PAD,” ujarnya, Jum’at (17/7/2026).

Ia menjelaskan, dana kurang salur tersebut merupakan akumulasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dan 2024 yang hingga kini belum disalurkan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkot Samarinda harus menyesuaikan belanja daerah agar kemampuan fiskal tetap terjaga.

Menurut Marnabas, penghematan menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Pemerintah memilih mengurangi sejumlah pengeluaran sambil memastikan program-program yang menjadi prioritas tetap dapat berjalan.

“Makanya pembangunan kita kurangi dulu, pengeluaran kita kurangi,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi fiskal Kota Samarinda masih berada dalam tren yang cukup baik. Pemerintah pun tetap optimistis proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan Teras Samarinda, dapat dilanjutkan. Gambaran yang lebih jelas, kata dia, akan terlihat setelah pembahasan APBD Perubahan 2026 selesai.

“Kalau saya lihat trennya masih bagus. Mudah-mudahan transfer dari pusat kembali normal. Bahkan kalau dana kurang salur itu bisa disalurkan di perubahan, tentu Samarinda bisa lebih lega,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, Marnabas mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu lebih aktif menggali potensi-potensi baru yang dapat meningkatkan PAD, sekaligus melakukan penghematan pada belanja yang belum menjadi prioritas.

“Kita harus cari potensi-potensi lain yang bisa membantu peningkatan PAD sambil melakukan penghematan di sektor-sektor yang tidak terlalu penting,” pungkasnya. (mell)