KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan penyesuaian besar dalam rencana pembangunan infrastrukturnya pada 2026. Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat pemerintah daerah harus menyusun ulang skala prioritas, terutama pada sektor infrastruktur yang selama ini menjadi penopang utama konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa penurunan anggaran membuat pemerintah harus benar-benar selektif dalam menentukan proyek yang dijalankan. Ia menuturkan bahwa alokasi anggaran tahun depan jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga prioritas harus diberikan pada infrastruktur yang kondisinya paling membutuhkan penanganan.

“Sangat banyak, dan saat 2026 anggaran PU itu sudah di bawah 1 triliun, artinya dari yang biasa-biasa kita tahun biasa Rp2-3 triliun. Ya, sampai Rp 4 triliun. Ini membuat kita jadi harus benar-benar memaksimalkan, mengoptimalkan mana yang sangat urgent untuk masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, sejumlah proyek perbaikan yang sebelumnya rutin dilakukan harus ditunda. Terutama untuk ruas jalan yang masih dalam kondisi baik atau kategori kemantapan tinggi.

Seno menjelaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan anggaran pada jalan-jalan yang tingkat kerusakannya berat atau berada di bawah ambang toleransi kenyamanan.“Nah yang dipangkas tentu saja yang misalnya jalan-jalan yang sudah baik, biasanya kan kita lapis dengan aspal. Nah ini kalau kondisi masih 85 persen kita biarkan dulu. Urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik, di bawah 60 persen baru kita antisipasi,” jelasnya.

Meski banyak program mengalami penyesuaian, namun tidak semua pembangunan terdampak pemangkasan. Salah satu proyek yang tetap mendapat prioritas adalah pembangunan jalan menuju Mahakam Ulu (Mahulu), wilayah yang selama ini membutuhkan akses darat yang lebih layak.

Seno memastikan bahwa pemerintah masih mengalokasikan anggaran khusus untuk proyek tersebut, ditambah dukungan dana dari pemerintah pusat. “Untuk Mahulu masih ada anggarannya tahun depan Rp 100 miliar. Kemudian dari kementerian juga ada dari kementerian kurang lebih sekitar Rp 420 miliar kalau nggak salah, 420 miliar,” katanya.

Menurut Seno, perbaikan jalan di Mahakam Ulu tidak hanya berkaitan dengan pembukaan akses, tetapi juga menjadi jalan pembuka bagi distribusi logistik, layanan publik, hingga peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pedalaman. Karena itu, pembangunan tetap menjadi target utama meski anggaran sedang ketat. Ia optimis proyek tersebut bisa diselesaikan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. “Insya Allah akhir 2026 jalan di Mahakam Ulu sudah mulus. Sampai Ujoh Bilang,” tutupnya. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)