KALTIMVOICE, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan harapan besar kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, agar dapat menghadirkan kebijakan fiskal yang berpihak kepada daerah.

Harapan tersebut muncul di tengah kekhawatiran pemerintah daerah atas rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus menghambat program pembangunan.

Seno menyampaikan pandangannya tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan mengganti sejumlah menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan. Menurutnya, perubahan pejabat di tingkat pusat diharapkan dapat membawa arah baru dalam pengelolaan fiskal nasional, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap menghormati keputusan Presiden karena reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara. Namun, ada harapan besar agar perubahan ini juga membawa angin segar bagi daerah. “Pemerintah daerah selalu mendukung kebijakan pusat. Meski demikian, kami berharap kehadiran Menteri Keuangan yang baru dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak dan mampu menjawab tantangan fiskal di daerah,” ujar Seno.

Dalam perombakan kabinet tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, sejumlah nama baru juga masuk jajaran kabinet, di antaranya Ferry Juliantono yang dipercaya memimpin Kementerian Koperasi, Mukhtaruddin yang ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polhukam, serta Mochamad Irfan Yusuf yang memimpin Kementerian Haji dan Umrah didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.

Bagi Seno, pergantian di Kementerian Keuangan menjadi perhatian utama karena langsung berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Ia berharap Purbaya Yudhi Sadewa dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik, sekaligus mendukung kebijakan Presiden tanpa mengurangi peran strategis pemerintah daerah.

“Kami berharap menteri yang baru dapat lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, terutama dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan. Pemotongan DBH dalam jumlah besar jelas akan sangat memengaruhi jalannya pembangunan di Kaltim,” tegasnya.

Ia pun menekankan pentingnya solusi konkret agar DBH tidak mengalami pemangkasan yang merugikan daerah. “Harapan kami, kebijakan fiskal ke depan dapat mengembalikan porsi DBH sebagaimana mestinya. Itu menjadi prioritas yang kami tunggu dari Menteri Keuangan yang baru,” tutupnya.(ns)