KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Nama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai polemik anggaran mulai dari pengadaan mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan membuat kepemimpinannya ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun ruang publik.

Pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rosyid, menilai sorotan terhadap Rudy Mas’ud tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinannya yang berbeda dibanding kepala daerah pada umumnya. Menurutnya, Rudy membawa pola manajemen perusahaan swasta ke dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Rudy Mas’ud memimpin dengan pendekatan berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Semua kinerja OPD dibuat terukur, mulai dari proses, capaian, penggunaan anggaran hingga target waktu,” tulis Tony Rosyid dalam keterangannya, Rabu (7/5/2026).

Ia menyebut latar belakang Rudy sebagai pengusaha menjadi faktor yang membentuk karakter kepemimpinannya. Sebelum menjabat gubernur, Rudy dikenal mengembangkan sejumlah perusahaan di bidang pelayaran, galangan kapal hingga storage minyak.

Tony menuturkan, pola kepemimpinan itu terlihat dari rutinitas evaluasi mingguan yang dilakukan Rudy bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap Senin pagi, gubernur disebut menggelar briefing untuk memantau progres kerja sekaligus memberikan evaluasi langsung kepada jajaran birokrasi.

“Bagi sebagian ASN, pola kerja seperti ini tidak lazim karena menuntut target dan percepatan kerja yang ketat,” tulisnya.

Dalam keterangannya, Tony juga menyinggung sejumlah polemik anggaran yang sempat menyeret nama Rudy Mas’ud. Mulai dari isu mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan hingga anggaran laundry yang ramai diperdebatkan publik.

Namun menurutnya, sebagian isu mulai mereda setelah Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan klarifikasi resmi terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Angka Rp25 miliar itu bukan hanya untuk rumah jabatan gubernur, melainkan rehabilitasi beberapa gedung selama dua tahun. Begitu juga anggaran laundry yang disebut untuk operasional sejumlah fasilitas pemerintah,” jelasnya.

Selain reformasi birokrasi, Tony menilai Rudy Mas’ud saat ini fokus pada lima program prioritas pembangunan di Kalimantan Timur. Mulai dari peningkatan profesionalitas OPD, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur jalan, penguatan pelayanan publik hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di bidang pendidikan, Rudy disebut mendorong program sekolah gratis hingga kuliah gratis bagi warga ber-KTP Kaltim. Program itu mencakup jenjang SMA hingga perguruan tinggi.

Sementara pada sektor infrastruktur, Tony menyoroti pembangunan akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu yang sebelumnya dikenal terisolasi akibat minimnya jalan beraspal maupun beton.

“Setahun kepemimpinan Rudy Mas’ud, masyarakat Mahakam Ulu mulai dapat terhubung dengan akses jalan keras,” tulisnya.

Tak hanya itu, Rudy juga disebut mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi sektor pertambangan, migas hingga aktivitas pelabuhan Ship To Ship (STS). Sejumlah perusahaan tambang dan migas disebut mulai didorong agar memenuhi kewajiban pembayaran retribusi serta memanfaatkan Bank Kaltimtara untuk aktivitas transaksi bisnis.

Tony menilai kebijakan tersebut membuat Rudy harus berhadapan dengan sejumlah pihak yang selama ini dinilai tidak optimal memenuhi kewajiban terhadap daerah.

Ia juga menyinggung kebijakan pemangkasan sebagian anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang menurut Rudy lebih tepat dialihkan untuk program prioritas pembangunan daerah.

“Bagi Rudy, menjadi gubernur harus memberi perubahan nyata bagi Kalimantan Timur,” tutupnya.