KALTIMVOICE, SAMARINDA — Wacana menjadikan penderita tuberkulosis (TBC) sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari DPRD Kota Samarinda.

Gagasan yang disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI Kamis (25/6/2026) lalu itu dinilai sejalan dengan kebutuhan pasien TBC yang membutuhkan asupan gizi memadai selama menjalani pengobatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai usulan tersebut bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan bagian dari upaya mempercepat kesembuhan pasien.

Menurutnya, sebagian besar penderita TBC berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang rentan kehilangan penghasilan selama menjalani pengobatan.

“Saya rasa itu hal yang bagus, karena rata-rata penderita TBC itu dari kalangan menengah ke bawah. Efek obat-obatan juga biasanya membuat mereka kehilangan nafsu makan,” ujarnya.

Sri Puji menjelaskan, kondisi pasien TBC kerap diperberat oleh stigma di tengah masyarakat. Tidak sedikit penderita yang memilih membatasi aktivitas atau bahkan kehilangan kesempatan bekerja, sehingga perlahan terjebak dalam persoalan ekonomi.

“Karena ada stigma, mereka tidak bebas bekerja. Otomatis banyak yang akhirnya masuk ke jurang kemiskinan. Jadi kalau mendapat bantuan makanan bergizi, itu sangat membantu,” katanya.

Ia menilai, apabila usulan tersebut direalisasikan pemerintah, komposisi menu MBG bagi pasien TBC sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan medis.

Pasalnya, penderita TBC memerlukan asupan protein dan nutrisi yang lebih tinggi dibanding penerima manfaat pada umumnya agar proses pemulihan berjalan optimal.

“Kalau untuk penyakit kronis seperti TBC, gizinya harus benar-benar diperhatikan. Proteinnya diperbanyak, porsinya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien,” jelasnya.

Komisi IV DPRD Samarinda juga meyakini daerah siap menjalankan kebijakan tersebut apabila pemerintah pusat memasukkan pasien TBC sebagai kelompok penerima manfaat MBG.

Menurut Sri Puji, infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaannya.

“Kalau memang itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, saya kira daerah tinggal menjalankan. SPPG di Samarinda juga sudah ada,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Samarinda saat ini juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC & HIV/AIDS.

Salah satu poin yang sedang dibahas ialah pemberian sanksi administratif bagi pasien yang menolak menjalani pengobatan, mengingat penghentian terapi berisiko meningkatkan penularan penyakit di masyarakat.

Karena itu, pasien juga diharapkan memiliki komitmen menyelesaikan pengobatan agar penularan dapat ditekan.

“Karena pemerintah sudah menyiapkan obat dan layanan, maka pasien juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjalani pengobatan sampai tuntas,” pungkasnya. (mell)