KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemadaman listrik yang belakangan berulang kali terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Timur dipastikan akibat gangguan pada dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Kerusakan yang terjadi secara bersamaan membuat pasokan daya berkurang sehingga Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerapkan pemadaman bergilir selama proses perbaikan berlangsung.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji mengatakan, kepastian tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan koordinasi langsung dengan General Manager (GM) PLN. Berdasarkan hasil pembahasan, perbaikan kedua pembangkit diperkirakan memerlukan waktu sekitar satu bulan.

“Kami sudah bertemu dengan GM PLN. Memang dibutuhkan waktu sebulan untuk memperbaiki dua PLTGU itu,” ujar Seno, Senin (29/6/2026).

Selama proses perbaikan, PLN akan melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di setiap kabupaten/kota. Masing-masing wilayah dijadwalkan mengalami pemadaman sekitar tiga jam agar sistem kelistrikan tetap dapat beroperasi sembari pekerjaan perbaikan berlangsung.

“Selama sebulan ini akan bergiliran, setiap kabupaten akan ada sekitar tiga jam waktu mati lampu. Itu supaya seluruh sistem bisa diperbaiki,” katanya.

Ia memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Menurutnya, apabila pekerjaan revitalisasi berjalan sesuai target, gangguan kelistrikan diperkirakan sudah dapat diatasi pada bulan depan.

Seno juga meluruskan spekulasi yang mengaitkan seringnya pemadaman dengan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara. Berdasarkan penjelasan PLN, gangguan listrik sama sekali tidak berkaitan dengan pasokan bahan bakar pembangkit.

“Saya juga menanyakan apakah ini masalah RKAB. Setelah dihitung memang tidak. Yang bermasalah adalah dua PLTGU yang rusak dalam waktu bersamaan. Untuk pasokan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih aman,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui kebijakan penciutan RKAB tetap memberi dampak besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Aktivitas pertambangan yang melambat disebut berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, hingga menurunnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Kaltim sekarang sekitar 3 persen. Ini menjadi hambatan bagi kami untuk berkembang,” ujarnya.

Karena itu, Penprov Kaltim akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar dampak kebijakan RKAB terhadap daerah dapat menjadi perhatian. “Kita akan bersama-sama ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kepada Presiden untuk menyampaikan persoalan ini,” tutup Seno. (mell)