KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, dibuat terkejut saat menelaah komposisi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Diskumi) Samarinda tahun 2026. Dari total pagu anggaran sekitar Rp14 miliar, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi justru alokasi anggaran kegiatannya nihil.
Temuan itu menjadi sorotan karena UMKM selama ini kerap digadang sebagai penopang ekonomi daerah, terutama saat sektor lain mengalami perlambatan.
“Yang membuat saya kaget, usaha kecil mikro itu anggarannya nol. Padahal ini yang selama ini selalu kita dengar disebut sebagai tulang punggung ekonomi,” ujar Iswandi, (25/6/2026).
Menurutnya, dari total pagu sekitar Rp14 miliar yang dimiliki Diskumi, sebagian besar anggaran terserap untuk belanja-belanja operasional. Sementara porsi yang benar-benar dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan sektor usaha rakyat dinilai sangat minim.
Ia merinci, bidang koperasi hanya mendapat alokasi sekitar Rp400 juta, sedangkan bidang perindustrian sekitar Rp504 juta. Sementara bidang usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi urusan utama Diskumi justru tidak memiliki anggaran kegiatan.
“Ini yang membuat saya heran. Selama ini pejabat, pemerintah, bahkan semua pihak selalu bicara UMKM. Dibilang tulang punggung ekonomi, penyelamat ekonomi rakyat. Tapi ketika saya lihat anggarannya, justru nihil,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Namun, ia mempertanyakan alasan sektor yang selama ini dianggap strategis justru menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan.
“Kalau memang ada pemotongan, siapa yang memotong? Ini yang perlu dijelaskan. Jangan sampai sektor yang selalu disebut penting malah tidak mendapat dukungan,” tegasnya.
Iswandi menilai keberpihakan terhadap UMKM seharusnya tidak berhenti pada pidato dan slogan. Menurutnya, komitmen tersebut harus tercermin dalam kebijakan anggaran yang memberikan ruang bagi program pembinaan, pelatihan, hingga penguatan kapasitas pelaku usaha kecil.
“Kalau memang UMKM dianggap penting, ya harus terlihat juga dalam kebijakan anggarannya. Jangan hanya menjadi slogan, sementara dukungan riilnya tidak ada,” pungkasnya. (mell)
