KALTIMVOICE, SAMARINDA — Layanan Kedokteran Nuklir milik RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat melalui program Gratispol, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendorong agar layanan unggulan yang menjadi satu-satunya di Pulau Kalimantan itu dapat masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Rudy saat meninjau langsung sejumlah fasilitas layanan di RSUD AWS, Selasa (23/6/2026). Didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, serta jajaran OPD terkait, rombongan menyambangi Instalasi Gawat Darurat (IGD), Stroke Center, ruang Hemodialisa (HD), hingga Instalasi Radioterapi dan Kedokteran Nuklir.

Menurut Rudy, keberadaan fasilitas tersebut merupakan aset kesehatan strategis yang tidak hanya penting bagi Kalimantan Timur, tetapi juga bagi masyarakat di seluruh Pulau Kalimantan. “Kalau hari ini kita melihat instalasi kedokteran nuklir, ini sangat luar biasa. Di luar Pulau Jawa, yang ada di Pulau Kalimantan hanya di Samarinda, di AWS,” ujarnya seusai kunjungan.

Ia menilai teknologi kedokteran nuklir memiliki peran besar dalam mendukung diagnosis dan terapi berbagai penyakit, terutama kanker. Tingkat akurasi yang dimiliki layanan tersebut dinilai mampu membantu penanganan pasien secara lebih tepat dan efektif.

Karena itu, Pemprov Kaltim akan berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan tersebut, salah satunya melalui skema pembiayaan BPJS Kesehatan.

“Termasuk juga dengan BPJS. Ada beberapa layanan, salah satunya kedokteran nuklir dan sebagainya, agar bisa dilayani oleh BPJS,” tegas Rudy.

Di sela peninjauan, Rudy juga menyoroti tingginya aktivitas pelayanan di AWS yang kini menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Kalimantan. Menurutnya, peningkatan akses layanan kesehatan melalui program Gratispol turut berdampak pada bertambahnya jumlah kunjungan pasien.

Kondisi itu membuat kapasitas layanan rumah sakit mulai menghadapi tekanan. Di sisi lain, sebagian fasilitas pendukung AWS juga dinilai membutuhkan pembenahan mengingat usia bangunan yang telah puluhan tahun.

“Rumah sakit ini sebagian sudah cukup lama sejak tahun 70-an. Jadi memang perlu pembenahan, terutama untuk kenyamanan masyarakat, mulai dari AC, kursi, hingga fasilitas pelayanan lainnya,” bebernya.

Untuk mengurangi beban layanan di AWS sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Pemprov Kaltim juga mempercepat rencana operasional Gedung Perawatan Pandurata.

“Rumah sakit ini hampir sudah tidak mampu lagi menampung. Daya tampungnya sudah tidak memadai. Karena itu Gedung Pandurata akan segera kita operasikan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan fiskal, Rudy memastikan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan, hingga keberlanjutan program Gratispol disebut tetap menjadi fokus Pemprov Kaltim dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang jelas pelayanan dasar masyarakat, terutama kesehatan, tetap menjadi prioritas utama pemerintah,” pungkasnya. (mell)