KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Meskipun berbagai fasilitas kesehatan telah tersedia, kesadaran masyarakat Samarinda untuk melakukan pencegahan penyakit menular masih tergolong rendah. Kondisi itu terungkap dalam kunjungan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda ke Puskesmas Palaran pada Selasa (4/11/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti persoalan serius yang tengah dihadapi kota ini yakni meningkatnya kasus tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS di tengah minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan.
“Kunjungan Pansus IV ke Puskesmas Palaran dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan terkait penanggulangan dan pencegahan penyakit TB, khususnya yang ada di wilayah Palaran,” jelas Sri.
Menurutnya, Puskesmas Palaran menjadi fokus pengawasan karena memiliki fasilitas Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi TB secara cepat. Wilayah kerjanya pun mencakup tiga kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 44 ribu jiwa sehingga tingkat risiko penyebaran penyakit cukup tinggi.
Data dari Puskesmas mencatat hingga Oktober 2025, terdapat 50 pasien TB, di antaranya 40 pasien masih menjalani pengobatan aktif, termasuk pasien anak dan TB resistan obat (RO).
Meskipun suplai obat dari Dinas Kesehatan berjalan lancar, Sri mengungkapkan masih banyak warga yang menolak menjalani pengobatan pencegahan karena merasa tidak sakit. “Orang-orang terdekat pasien TB seperti pasangan, anak, atau cucu seharusnya ikut pengobatan pencegahan. Tapi kendalanya, banyak yang menolak karena merasa sehat dan tidak ingin minum obat yang punya efek samping,” katanya.
Kondisi ini, menurutnya, memperburuk penyebaran TB laten, jenis TB yang tidak bergejala tapi tetap bisa menular. Bila tidak ditangani, TB laten dapat menjadi “bom waktu” bagi kesehatan publik. “TB laten ini berbahaya karena penderitanya merasa tidak sakit, padahal justru mereka bisa menularkan. Kalau dibiarkan, bisa meledak sewaktu-waktu dan menimbulkan masalah sosial serta beban anggaran,” tegasnya.
Selain TB, Sri juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di wilayah Palaran. Laporan dari pimpinan puskesmas bahkan menyebut adanya anak usia 13 tahun yang sudah menderita IMS.
“Dari informasi pimpinan puskesmas, ada anak usia 13 tahun yang sudah menderita IMS. Ini tentu berbahaya, karena menunjukkan adanya pergaulan bebas yang bisa menularkan penyakit lebih luas,” ujarnya.
Sri menilai faktor sosial dan lingkungan juga memiliki pengaruh besar. Palaran merupakan kawasan industri padat yang menampung aktivitas pelabuhan, pabrik semen, dan area Pertamina. Mobilitas penduduk yang tinggi menjadikan wilayah ini rentan terhadap penyebaran penyakit menular.
Namun, di tengah kompleksitas itu, masalah lain muncul, yaitu ketergantungan pemerintah terhadap bantuan internasional seperti Global Fund dalam pembiayaan program kesehatan. “Selama ini pemerintah, termasuk di Samarinda, masih bergantung pada Global Fund. Tapi kalau nanti bantuan itu dihentikan, kita akan kesulitan karena belum mandiri,” ucapnya.
Sri menilai, ketergantungan semacam ini berpotensi menimbulkan krisis bila bantuan luar negeri terhenti, sebab pemerintah daerah belum memiliki anggaran dan kesiapan sumber daya yang cukup untuk melanjutkan program penanggulangan penyakit menular.
Melalui Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan TB-HIV/AIDS, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota agar lebih siap dalam aspek kebijakan, pendanaan, hingga edukasi masyarakat.
Ia menegaskan, peraturan tidak boleh berhenti di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan.“Kita memang sudah punya undang-undang, peraturan pemerintah, hingga perwali. Tapi kalau semua itu hanya jadi tulisan tanpa implementasi, ya sama saja,” ujarnya.
Dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kesehatan masyarakat, Sri berharap kesadaran warga meningkat dan pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan donor internasional untuk menjaga kesehatan publik.
“Kami mendorong pemerintah daerah lebih aware dan lebih memperhatikan kebutuhan di Samarinda, karena kalau tidak dimulai dari sekarang, mustahil tahun 2030 kita bisa bebas TB-HIV AIDS,” tutupnya. (ns)
