KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Ratusan guru lepas di Kota Samarinda hingga kini masih menerima honor di bawah Rp1 juta per bulan. Di saat yang sama, sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih kekurangan lebih dari 500 tenaga pendidik, membuat beban pelayanan pendidikan kian berat.
Persoalan itu menjadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda saat membahas progres program 2026 dan rencana kegiatan 2027 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Senin (6/7/2026). DPRD memandang kondisi tersebut tak bisa dibiarkan berlarut-larut, terlebih ruang rekrutmen tenaga non-ASN kini sudah tertutup oleh regulasi pemerintah pusat.
Sebagai jalan keluar, Komisi IV mendorong pemerintah kota menggunakan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema yang dibiayai melalui APBD itu dinilai mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan usulan tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dalam pembahasan dengan Disdikbud.
“Tadi kita sepakat mengusulkan berkaitan tentang PJLP untuk kekurangan guru. Saat ini guru-guru yang masih menjadi guru lepas dibayar hanya melalui dana Bosda maupun Bosnas untuk tingkat SD maupun SMP,” ujarnya.
Menurut Novan, pola pembayaran melalui Bosda dan Bosnas sudah tidak lagi mampu mengikuti kebutuhan hidup para guru lepas. Padahal, mereka tetap memikul tanggung jawab yang sama dalam mendampingi proses belajar mengajar di sekolah.
Kondisi itu, menurutnya, layak mendapat perhatian pemerintah daerah melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik.
“Jadi kita minta itu diusulkan melalui metode PJLP agar pendapatan mereka dapat tersesuaikan dengan kondisi saat ini. Jangan sampai pendapatan mereka cuma di bawah satu juta rupiah per bulan, kasihan mereka,” katanya.
Usulan tersebut nantinya akan dibawa ke Badan Anggaran DPRD untuk dibahas dalam penyusunan APBD. Dengan begitu, pembiayaan guru lepas tidak lagi bergantung pada dana operasional sekolah yang selama ini memiliki keterbatasan.
Di sisi lain, kebutuhan guru di Samarinda juga masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang diterima Komisi IV, kekurangan tenaga pendidik untuk jenjang SD dan SMP telah mencapai lebih dari 500 orang.
Angka tersebut dinilai cukup memengaruhi pelayanan pendidikan apabila tidak segera dipenuhi. Sekolah pada akhirnya harus mengoptimalkan guru yang ada, sementara sebagian kebutuhan pembelajaran tetap ditopang guru lepas.
“Totalnya per hari ini sudah 500 sekian guru. Itu tingkat SD maupun SMP,” ungkap Novan.
Ia melihat ruang penyelesaian persoalan tersebut kini semakin terbatas. Rekrutmen tenaga non-ASN sudah tidak lagi memungkinkan dilakukan sehingga pemerintah daerah harus mencari mekanisme lain yang tetap sesuai aturan.
Karena itu, PJLP dipandang menjadi opsi yang paling realistis untuk menjaga kebutuhan guru tetap terpenuhi tanpa melanggar regulasi yang berlaku.
“Karena kita mau rekrutmen non-ASN sudah tidak bisa. Salah satu metode yang memungkinkan hanya metode PJLP,” ujarnya.
Novan berharap skema tersebut tidak hanya mampu menutup kekurangan tenaga pendidik, tetapi juga memberikan kepastian penghasilan yang lebih layak bagi guru-guru lepas yang selama ini tetap mengabdi di ruang kelas.
“Harapannya kebutuhan guru bisa terpenuhi dan secara pendapatan juga lebih layak daripada melalui metode guru lepas,” tukasnya. (mell/Adv21/dprdsamarinda)
