KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Laju pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda sepanjang 2026 belum bergerak secepat yang diharapkan. Hingga memasuki pertengahan tahun, realisasi fisik program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih berada di angka 17 persen, sementara serapan keuangan baru menyentuh kisaran enam persen.
Rendahnya progres tersebut bukan disebabkan minimnya perencanaan. DPRD Kota Samarinda melihat kondisi itu lebih dipengaruhi ruang fiskal daerah yang masih tersita untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek-proyek tahun sebelumnya. Selama beban tersebut belum tuntas, pelaksanaan kegiatan baru otomatis ikut melambat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut persoalan itu menjadi salah satu temuan utama saat pihaknya menelaah perkembangan program Dinas PUPR.
“Kalau tahun 2026, capaian fisiknya memang masih di bawah 20 persen. Untuk keuangannya juga masih sekitar enam persen. Artinya capaian ini memang masih rendah karena mereka masih memiliki utang yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga belum bisa memulai berbagai kegiatan baru,” ujarnya di Gedung DPRD Samarinda, Senin (6/7/2026).
Beban paling besar berada pada bidang Cipta Karya. Dari kegiatan tahun 2025, masih terdapat kewajiban pembayaran sekitar Rp132 miliar. Pemerintah Kota Samarinda baru mampu melunasi sekitar Rp19 miliar sehingga masih menyisakan kurang lebih Rp113 miliar yang harus dibayarkan.
Kondisi tersebut membuat sebagian anggaran 2026 lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban lama dibanding membuka pekerjaan baru.
“Makanya berbagai kegiatan belum bisa dimulai secara maksimal. Mereka masih menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda di tahun sebelumnya,” kata Deni.
Di sisi lain, DPRD memahami kemampuan belanja pemerintah daerah juga sangat dipengaruhi penerimaan daerah yang belum sepenuhnya masuk. Menurut Deni, kondisi seperti ini lazim terjadi karena sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terkumpul pada semester kedua.
Karena itu, ia berharap arus kas pemerintah semakin membaik dalam beberapa bulan ke depan sehingga proyek-proyek yang sudah direncanakan dapat segera dipercepat.
“Biasanya kita berharap PAD itu mulai masuk di akhir tahun. Mudah-mudahan begitu penerimaannya membaik, kegiatan yang sudah direncanakan bisa langsung berjalan,” tuturnya.
Persoalan fiskal juga mulai memengaruhi penyusunan program tahun anggaran berikutnya. Deni mengungkapkan, usulan anggaran PUPR untuk 2027 masih disusun secara sangat hati-hati karena pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini masih tertunda.
Akibatnya, usulan anggaran yang diajukan jauh lebih kecil dibanding beberapa tahun sebelumnya.
“Mereka belum bisa menyusun anggaran dalam jumlah besar karena belum ada kepastian terkait dana yang masih tertahan dari pemerintah pusat. Jadi penyusunannya benar-benar menyesuaikan kemampuan fiskal daerah,” ungkapnya.
DPRD berharap persoalan dana tunda salur dapat segera menemukan titik terang. Kepastian pencairan dinilai akan menjadi penopang penting agar pembangunan infrastruktur di Samarinda tidak kembali tersendat pada paruh kedua tahun ini maupun saat memasuki 2027.
“Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya ada kabar baik dari pemerintah pusat terkait dana yang masih tertahan, sehingga pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda bisa berjalan lebih maksimal,” tutup Deni. (mell/Adv25/dprdsamarinda)
