KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi melalui Program Gratispol semakin menjadi tumpuan mahasiswa di Kalimantan Timur. Di tengah biaya kuliah yang terus meningkat dan ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda menilai program milik Pemprov Kaltim itu mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap pemerataan pendidikan.

Rektor UINSI Prof Zurqoni menyebut bahwa kampusnya menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Sebanyak 1.175 mahasiswa tercatat sudah menikmati fasilitas pembiayaan tersebut, sementara 136 lainnya masih menunggu penyelesaian proses verifikasi.

Angka itu dianggap sebagai indikator bahwa kebutuhan dukungan finansial bagi mahasiswa di Kaltim terus meningkat. “Gratispol adalah komitmen nyata Pemprov Kaltim untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkeadilan. SDM unggul adalah inti dari daya saing di era digital,” ujar Prof Zurqoni, saat agenda Kuliah Umum Terkait Gratispol bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji pada Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, program ini bukan hanya soal keringanan biaya, melainkan memperkuat fondasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. UINSI, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah terpencil.

Di sisi lain, pejabat Pemprov Kaltim melihat UINSI sebagai salah satu kampus strategis dalam implementasi Gratispol karena rekam jejak mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Dasmiah, menegaskan bahwa prestasi tersebut menjadi alasan pemerintah memperkuat dukungan. “UINSI adalah gudang prestasi, termasuk juara MTQ internasional. Pemprov menyiapkan skema afirmasi penuh bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi sesuai kampus pilihannya,” jelasnya.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa aturan penuh program Gratispol baru akan berlaku mulai semester I tahun 2026, memastikan seluruh mahasiswa penerima telah memenuhi standar administrasi: KTP Kaltim, masa domisili minimal tiga tahun, serta terdaftar di PDDIKTI.

Seno juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan perluasan penerima, tidak hanya mahasiswa lokal tetapi juga dari luar Kaltim dan luar negeri.

Pada 2025, sasaran tambahan mencakup 875 mahasiswa luar Kaltim dan 89 mahasiswa luar negeri, dan naik menjadi 892 mahasiswa luar Kaltim serta 133 luar negeri pada 2026. “Kita harus menyiapkan generasi emas 2030. Gratispol mempercepat lahirnya SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Seno.

Dorongan ini menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim ingin menjadikan Gratispol sebagai instrumen strategis untuk mempersiapkan tenaga terdidik, tidak hanya bagi daerah sendiri tetapi juga bagian dari kontribusi menuju agenda pembangunan nasional.

Namun sejumlah pihak mencatat bahwa tantangan verifikasi dan ketepatan sasaran masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat bersamaan dengan perluasan akses. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)