KALTIMVOICE.ID, KUKAR- Sejumlah Pondok Pesantren(Ponpes) se-Kukar menggelar pertemuan rutin triwulan di Ponpes Darul Muta’allamin Sebulu SP, Minggu 17 Mei 2026. Dari pertemuan tersebut terbit keputusan strategis kemaslahatan umat.

“Salah satu agenda yang kami bahas adalah penguatan sistem penguatan perlindungan santri terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di Ponpes,” sebut Sekretaris Forum Komunikasi Pondok Pesantren(FKPP) Kukar, Rahmadi Wirantanus.

Prinsipnya, pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan santri adalah menjadikan ponpes sebagai lembaga pendidikan pembinaan akhlak dan pembentukan karakter santri. Santri berhak diberikan rasa aman dan nyaman, terlindungi dari dari segala bentuk pelecehan perundungan eksploitasi, serta dari semua tindakan yang merendahkan martabat.

“Sanksi bagi pelanggaran SOP, mulai dari teguran, pemberhentian dari jabatan, pemecatan, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum,” tegas Rahmadi.

Dari pertemuan tersebut melahirkan pernyataan sikap tegas, menetapkan perilaku menyimpang adalah oknum tertentu tidak mewakili ponpes dan tidak mencerminkan ajaran Islam. Selain itu, FKPP mendorong Ponpes menyusun SOP pengawasan yang ketat dan transparansi.

FKPP tambah Rahmadi, mengajak kepada seluruh masyarakat, agar bersama-sama menjaga marwah ponpes sebagai benteng akhlak dan pendidikan umat. “Mari kita berdoa bersama agar seluruh ponpes, guru dan santri senantiasa diberikan perlindungan keberkahan dan kekuatan pendidikan umat,” sebutnya.

Rahmadi memastikan, draf rancangan Raperda fasilitasi pengembangan ponpes juga dibahas di pertemuan tersebut. Turut hadir Kabag Kesra Pemkab, Fathul Alamin, dan perwakilan Kasi PD PontrenKemenag Kukar, Sudarto.

“Penyampaian program Beasiswa bagi santri juga sudah disampaikan Pemkab Kukar. Serta akan dibentuk Ikatan Himpunan Pondok Pesantren Nusantara(IHSAN) pimpinan Cabang Kukar,” pungkasnya.(Andri)