KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Mahasiswa Kaltim memberikan catatan tersendiri terkait sikap politik sejumlah fraksi DPRD Kaltim terhadap usulan pengguliran hak angket kepada Gubernur Kalimantan Timur dalam forum “Panggung Rakyat & Diskusi Imajinasi Reformasi Jilid II” di Teras Samarinda, Rabu kemarin (6/5/2026),

Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, Hiththan Hersya Putra, menilai proses hak angket tidak boleh berhenti di tengah jalan meskipun mulai muncul perubahan sikap politik di internal DPRD Kaltim.

Pernyataan itu muncul setelah enam dari tujuh fraksi DPRD Kaltim sebelumnya menyatakan setuju membawa usulan hak angket ke tahap paripurna. Namun belakangan, Partai Amanat Nasional (PAN) disebut mulai mempertimbangkan ulang dukungannya.

“Terkait hak angket kemarin, kan enam dari tujuh fraksi setuju untuk diparipurnakan. Tapi sekarang angin-anginnya PAN agak goyang dan mulai memikirkan kembali keputusan itu,” ujarnya.

Hak angket sendiri bergulir setelah berbagai polemik yang melibatkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, terus menjadi perhatian publik. Mulai dari kontroversi anggaran rumah jabatan, polemik fasilitas penunjang pimpinan daerah, hingga sejumlah kebijakan yang dinilai memicu kegaduhan publik.

Gelombang kritik itu kemudian memunculkan aksi berulang dari Aliansi Rakyat Kaltim dan mahasiswa yang mendesak DPRD menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan politik terhadap pemerintah daerah.

Menurut Hiththan, substansi utama dari hak angket bukan semata soal menjatuhkan pihak tertentu, melainkan membuka proses pemeriksaan secara terbuka kepada publik. “Harapan kami setidak-tidaknya proses pemeriksaannya dulu berjalan. Terlepas hasil akhirnya seperti apa, kalau memang ada persoalan ya harus dibuka semuanya,” katanya.

Hiththan juga menyinggung sikap Fraksi Golkar (Golongan Karya) yang dinilai terlalu defensif saat rapat konsultasi DPRD Kaltim pada 4 Mei lalu. Ia menilai partai tersebut terlihat berupaya melindungi kadernya di tengah desakan publik yang terus membesar. “Kita bisa lihat sendiri bagaimana Fraksi Golkar begitu melindungi kader partainya. Itu terlihat sekali waktu rapat kemarin,” ucapnya.

Golkar sendiri menjadi sorotan usai menjadi satu-satunya fraksi yang menolak hak angket dalam rapat konsultasi DPRD Kaltim. Hiththan turut mengkritik pernyataan salah satu fraksi yang mengaku belum pernah membuka rekomendasi maupun laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah isu yang dipersoalkan publik.

“Kalau sampai hari ini mereka belum membuka data dan fakta, terus kerja DPRD selama ini ngapain?” tegasnya.

Menurutnya, berbagai persoalan yang berkembang saat ini tidak lagi bisa dianggap sepele karena gejolak publik sudah terbentuk dan terus meluas.“Permasalahan yang ada hari ini terkesan dikerdilkan dan disepelekan, padahal faktanya ada dan masyarakat juga sudah bereaksi.” pungkasnya. (mell)