KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Sikap Partai Golkar yang menolak penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Dr. Saiful Bachtiar, menilai keputusan tersebut merupakan pilihan politik yang berimplikasi pada kualitas demokrasi daerah.
Menurut Saiful, sikap Fraksi Golkar yang menolak hak angket tidak dapat dilepaskan dari faktor kepartaian. Ia menyinggung posisi gubernur yang berasal dari Partai Golkar, sehingga memengaruhi arah kebijakan politik fraksi di legislatif.
“Penolakan itu merupakan pilihan politik. Apalagi objek yang akan diangket adalah gubernur yang juga merupakan kader bahkan pimpinan Partai Golkar. Sehingga secara politik, sikap itu bisa dipahami dalam konteks kepartaian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti komposisi anggota DPRD Kaltim yang sebagian berasal dari partai yang sama dengan kepala daerah. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam fungsi pengawasan.
“Yang ada di Karang Paci itu adalah anggota partai yang sama. Ini menjadi persoalan dalam sistem kepartaian kita saat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saiful menilai kondisi tersebut tidak sehat bagi praktik demokrasi yang berpihak pada rakyat. Ia menekankan pentingnya pemisahan peran antara eksekutif dan legislatif agar fungsi kontrol berjalan efektif.
“Ketika ketua partai menjadi kepala daerah, sementara yang mengontrol di DPRD adalah kader dari partai yang sama, maka posisi kontrol menjadi lemah. Ini tidak menguntungkan bagi demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, situasi ini berdampak langsung pada melemahnya fungsi check and balancing antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Padahal, mekanisme tersebut merupakan pilar penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
“Check and balancing antara DPRD dan Pemprov Kaltim menjadi kurang optimal. Ini tidak bagus untuk keseimbangan kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Saiful mengajak masyarakat untuk menilai secara objektif sikap partai-partai politik dalam merespons isu hak angket tersebut.
“Rakyat perlu melihat secara jernih, partai mana yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, dan mana yang tidak,” pungkasnya.
