KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Antrean Pertalite yang mengular di sejumlah SPBU Kalimantan Timur membuka persoalan lain di balik kelangkaan BBM bersubsidi. Pemerintah Provinsi Kaltim disebut telah mengusulkan kebutuhan sekitar 1,2 juta kiloliter (KL) dalam setahun, tetapi kuota yang diterima Pertamina Patra Niaga hanya sekitar 529 ribu KL.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle mengatakan selisih kebutuhan dan kuota tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan. Sebab, Pertamina sebagai operator tidak bisa menambah penyaluran begitu saja ketika kuota yang telah ditetapkan pemerintah habis.

“Dari total yang diajukan, kita hanya mendapatkan 529 ribu KL. Sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mengusulkan kurang lebih 1,2 juta KL,” kata Sabaruddin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim, Rabu (30/9/2026).

Dengan angka tersebut, kuota yang tersedia hanya mencakup kurang dari separuh kebutuhan yang diajukan. Sabaruddin menyebut terdapat gap hampir 50 persen antara kebutuhan dengan kuota yang diterima Kaltim.

“Berarti ada gap hampir 50 persen. Kuotanya itu ya segitu adanya, ketika memang itu sudah habis ya mau diapain? Karena pemerintah provinsi sudah berkirim surat meminta itu,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi itu perlu dibawa kembali ke tingkat pusat. Komisi II DPRD Kaltim akan mengupayakan agar usulan kebutuhan yang sebelumnya telah disampaikan Pemprov Kaltim kembali diperjuangkan untuk mendapatkan tambahan kuota.

Hasil RDP nantinya akan dituangkan dalam berita acara. Dokumen tersebut akan menjadi dasar Komisi II untuk meminta tindak lanjut kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), termasuk mendorong pembahasan melalui Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi.

BPH Migas sendiri belum dapat hadir dalam RDP tersebut. Sabaruddin mengatakan undangan kepada lembaga tersebut baru disampaikan sehari sebelum pelaksanaan rapat sehingga pihak BPH Migas meminta waktu untuk merespons.

Meski demikian, Sabaruddin menilai pembahasan tidak boleh berhenti hanya karena BPH Migas belum hadir. Komisi II tetap akan membawa persoalan kuota tersebut ke pembahasan lanjutan agar kebutuhan Kaltim dapat kembali dibicarakan dengan pihak yang memiliki kewenangan.

“Intinya dalam waktu dekat ini kami coba meminta,” ujarnya.

Sabaruddin juga menyoroti kondisi di sejumlah daerah yang masih menghadapi antrean. Balikpapan disebut telah melakukan langkah penanganan dan mendapat penambahan, tetapi persoalan serupa masih dirasakan di sembilan kabupaten/kota lainnya.

“Bagaimana pertanyaannya kepada kawan-kawan yang sembilan kabupaten kota ini,” katanya.

Karena itu, penambahan kuota perlu dibahas secara menyeluruh dan tidak hanya melihat kondisi satu daerah. DPRD Kaltim ingin mengetahui kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota agar persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak kembali berulang.

Pembahasan juga tidak akan berhenti pada Pertalite. Komisi II meminta data kebutuhan dan kuota BBM jenis lainnya di Kaltim turut dibuka, sehingga pemerintah daerah dan DPRD memiliki gambaran lengkap mengenai kebutuhan BBM bersubsidi di daerah.

Di sisi lain, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani menjelaskan posisi Pertamina dalam persoalan kuota tersebut. Menurutnya, jumlah kuota merupakan penetapan pemerintah, sedangkan Pertamina menjalankan penyaluran sesuai alokasi yang telah diberikan.

“Kuota itu adalah penetapan terkait dengan berapa yang harusnya kita salurkan agar jumlahnya tercukupi sepanjang tahun,” tandas Isfahani. (mell)