KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Kalimantan Timur ditargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mampu menerapkan manajemen talenta ASN secara penuh di seluruh kabupaten dan kota pada 2026. Target itu mengemuka dalam pengukuhan Dewan Pengurus Korpri dan penandatanganan Komitmen Manajemen Talenta ASN se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Selasa (19/5/2026).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, saat ini penerapan manajemen talenta di Kaltim sudah mulai menunjukkan progres signifikan. Dari 11 daerah, termasuk pemerintah provinsi, sebanyak lima daerah disebut telah menjalankan sistem tersebut.

“Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang kita targetkan tahun ini bisa 100 persen menerapkan manajemen talenta. Dari 11 daerah sudah lima yang berjalan, tinggal enam lagi,” ujarnya.

Menurut Zudan, penerapan manajemen talenta menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia birokrasi dalam menjalankan visi-misi pemerintah, mulai dari program kepala daerah hingga Asta Cita Presiden RI.

Sistem tersebut dinilai mampu menciptakan pola penempatan ASN yang lebih terukur, berbasis kompetensi, dan sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan. “Mudah-mudahan Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang seluruh daerahnya menerapkan manajemen talenta,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Zudan juga melantik Dewan Pengurus Korpri Kalimantan Timur yang kini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan empat program utama Korpri secara maksimal.

Empat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum ASN, hingga peningkatan kesejahteraan pegawai.

Menurutnya, seluruh program itu bermuara pada satu tujuan besar, yakni menciptakan ASN yang merasa aman, nyaman dan bahagia dalam bekerja. “Program besarnya sebenarnya sederhana, bagaimana membuat anggota Korpri itu senang dan bahagia,” ucapnya.

Ia menilai, birokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan kemampuan teknis ASN, tetapi juga bagaimana negara mampu memberi kepastian karier, perlindungan, serta ruang kerja yang profesional bagi aparatur sipil negara.

“Karena itu manajemen talenta ini penting untuk memilih SDM yang tepat dalam menjalankan visi-misi kepala daerah maupun visi Presiden.” pungkasnya. (mell)