KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Ketergantungan warga terhadap sumber air dari bekas lubang tambang kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Kondisi itu dinilai mencerminkan belum meratanya layanan dasar. Dibutuhkan langkah jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada sumber air sementara.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, setelah menerima aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan air di kawasan eks tambang milik PT Bukit Baiduri Energi (BBE).“Ada aspirasi warga yang masuk ke DPRD terkait pemanfaatan air. Saat ini mereka menggunakan air dari bekas lubang tambang milik PT BBE,” ujarnya.
Ronald mengungkapkan, DPRD turut memanggil pihak perusahaan lantaran beredar informasi akses menuju sumber air tersebut akan ditutup. Karena itu, ia meminta perusahaan tetap memberi ruang pemanfaatan selama area tersebut belum digunakan secara penuh.“Kami minta perusahaan tetap memberikan akses dan mengizinkan warga memanfaatkan air itu, setidaknya selama lahan tersebut belum benar-benar dipakai,” katanya.
Ia menilai kebutuhan masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama, terlebih air tersebut telah digunakan untuk menopang aktivitas ekonomi warga.
Sejauh ini, air dari kawasan tersebut disebut dipakai untuk peternakan dan pertanian. Namun, DPRD masih mendalami kemungkinan apakah sumber air yang sama juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk konsumsi harian. “Kalau memang itu sudah menjadi bagian dari hajat hidup masyarakat, tentu harus dicarikan solusi yang lebih pasti dan layak,” tegasnya.
Sebagai jalan keluar, Ronald mendorong pemerintah segera menghadirkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut. Hingga kini, kawasan itu disebut belum terjangkau sistem perpipaan. Kebutuhan mendesak saat ini adalah pembangunan pipa induk, jaringan sekunder, hingga sambungan ke rumah-rumah warga agar ketergantungan terhadap air bekas tambang dapat diakhiri.
“Kalau instalasi air bakunya ada, tinggal bagaimana program pipanya dijalankan. Mulai pipa induk, pipa sekunder, sampai sambungan meteran ke warga,” jelasnya.
Selain pemerintah kota, ia juga meminta perusahaan ikut ambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mengingat aktivitas tambang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan sekitar. “Pemerintah harus hadir, perusahaan juga harus terlibat lewat CSR. Warga sekitar tidak boleh terus dibiarkan bergantung pada kondisi seperti ini.” tandas Ronald. (mell)
