KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Anggaran jasa pencucian (laundry) senilai Rp450 juta per tahun yang sempat ramai diperbincangkan publik akhirnya mendapat penjelasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran tersebut ditegaskan bukan diperuntukkan khusus bagi pakaian pribadi gubernur, melainkan untuk kebutuhan operasional sejumlah fasilitas rumah jabatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), nomenklatur anggaran memang tertulis sebagai belanja laundry kepala daerah. Namun secara substansi, penggunaannya mencakup kebutuhan yang jauh lebih luas.

Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk menunjang operasional enam gedung rumah jabatan yang rutin digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan. “Anggaran Rp450 juta itu memang ada, tapi bukan hanya untuk pakaian kepala daerah. Itu mencakup kebutuhan rumah tangga di rumah jabatan, seperti laundry karpet, gorden, bed cover, hingga taplak meja untuk kegiatan jamuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, meningkatnya intensitas penggunaan rumah jabatan juga menjadi faktor utama tingginya kebutuhan operasional, termasuk jasa laundry. Hal ini seiring kebijakan efisiensi anggaran yang mendorong pelaksanaan kegiatan tidak lagi dilakukan di hotel.

“Sekarang banyak kegiatan seremonial, sosial, keagamaan, hingga organisasi masyarakat dilaksanakan di rumah jabatan. Jadi otomatis kebutuhan perawatan fasilitas juga meningkat,” jelasnya.

Selain itu, fasilitas rumah jabatan juga kerap digunakan untuk menerima tamu daerah maupun tamu VIP, termasuk pejabat pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan fasilitas yang layak, termasuk kebersihan perlengkapan seperti sprei dan bed cover. “Di sana ada guest house dengan belasan kamar yang digunakan untuk tamu-tamu. Setiap ada pergantian tamu tentu harus dilakukan laundry secara rutin,” katanya.

Meski anggaran tersebut telah dialokasikan dalam satu tahun penuh, Pemprov membuka ruang evaluasi seiring kebijakan efisiensi yang masih berjalan. “Rp450 juta itu memang angka yang disiapkan untuk satu tahun, tapi nanti akan kita lihat lagi, apakah tetap atau ada penyesuaian.” pungkasnya. (mell)