KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih mengencangkan ikat pinggang demi satu tujuan yakni menuntaskan utang daerah yang sempat membengkak hingga sekitar Rp400 miliar.
Di tengah keterbatasan fiskal, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pelunasan utang menjadi prioritas dibanding memaksakan seluruh program pembangunan tetap berjalan. Baginya, kesehatan keuangan daerah jauh lebih penting daripada mengejar target pembangunan dengan konsekuensi menambah beban bagi pemerintahan selanjutnya.
“Target saya, kami tidak ingin mewariskan estafet kepemimpinan Kota Samarinda dengan membawa utang. Tidak adil kalau pada masa pemerintahan saya berutang, lalu bebannya diteruskan kepada pemerintahan berikutnya,” ujarnya usai Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Kamis (26/6/2026) malam.
Keputusan itu diambil setelah pendapatan daerah tidak lagi bergerak sesuai proyeksi. Kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) membuat proyeksi pendapatan daerah yang disusun di awal tahun meleset, sementara berbagai program sudah telanjur dianggarkan.
Ia menjelaskan, ketika pendapatan tidak tercapai, pemerintah tetap harus memenuhi berbagai belanja yang sifatnya wajib. Mulai dari gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), belanja pendidikan sebesar 20 persen sesuai ketentuan, hingga kebutuhan operasional pemerintahan yang tidak bisa ditunda.
“APBD sudah berjalan, kegiatannya sudah dikerjakan, sudah dibelanjakan, sudah dikerjakan kan harus dibayar, tapi uang pembayarannya tidak cukup. Akhirnya berutang,” jelasnya.
Kondisi tersebut, membuat pemerintah dihadapkan pada dua pilihan, yakni menambah utang baru atau menyesuaikan belanja daerah. Pemkot Samarinda, kata Andi Harun, memilih opsi kedua. Sejumlah kegiatan yang sudah masuk dalam APBD ditahan pelaksanaannya agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga, meski konsekuensinya sebagian program dan visi misi kepala daerah harus ditunda.
“Begitu kami melihat pendapatannya tidak sesuai, beberapa kegiatan langsung kami kunci. Walaupun sudah ada di APBD, kalau uangnya belum tersedia jangan dijalankan dulu. Supaya APBD kita tetap sehat,” ujarnya.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal Samarinda. Alih-alih menutup kekurangan anggaran dengan utang baru, pemerintah memilih menyelesaikan kewajiban yang sudah ada lebih dahulu.
Andi Harun mengungkapkan hasilnya mulai terlihat. Dari total utang yang harus diselesaikan, lebih dari separuh kini telah berhasil dilunasi. “Sekarang dari total deviasi itu sudah lebih dari separuh kita selesaikan. Memang tidak kami umumkan, tapi kami bekerja supaya APBD Kota Samarinda kembali sehat,” katanya.
Ia menilai pengalaman tahun ini menjadi pelajaran penting dalam menyusun anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan tren pendapatan tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan APBD.
Lebih lanjut, ia berharap penyelesaian utang tersebut dapat dituntaskan sehingga APBD 2027 tidak lagi dibebani kewajiban yang terbawa dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, pemerintahan berikutnya memiliki ruang fiskal yang lebih sehat tanpa harus menanggung beban utang lama.
“Yang harus berubah adalah cara kita menyusun APBD dan perilaku belanja. Program yang disusun harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (mell)
