KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi tantangan operasional dalam mengelola program beasiswa Gratispol. Tingginya antusiasme mahasiswa terhadap program ini menyebabkan backlog pada sistem administrasi digital sehingga beberapa pertanyaan dan pengaduan belum dapat ditangani secara cepat.
Saat ini, program Gratispol dikelola oleh 10 orang admin yang tidak hanya menanggapi pertanyaan mahasiswa, tetapi juga melakukan verifikasi data penerima manfaat. Beban kerja yang besar menjadi salah satu penyebab keterlambatan respons layanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah perbaikan agar layanan lebih efektif. “Kami akan menambah SDM dan sistem layanan juga akan diperbaiki agar proses,” ujarnya.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menambahkan bahwa program Gratispol dirancang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mahasiswa Kalimantan Timur.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang optimal. “Kalau kebijakannya adalah bagaimana seluruh masyarakat Kalimantan Timur bisa ter-cover dan mendapatkan pelayanan terbaik, sesungguhnya kami semua adalah pelayan masyarakat,” jelasnya.
Pemprov Kaltim menargetkan, melalui penambahan admin dan perbaikan sistem digital, proses verifikasi data serta layanan berjalan lebih efisien sehingga program Gratispol dapat dimanfaatkan secara maksimal. (mell)
