KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Kelanjutan pembangunan Teras Samarinda Tahap III masih menggantung. Di tengah ruang fiskal yang semakin menyempit, DPRD Kota Samarinda menegaskan pembahasan proyek tersebut baru akan dilakukan setelah kebutuhan layanan dasar masyarakat dipastikan terpenuhi dalam rancangan APBD 2027.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan anggaran tahun depan masih berada pada tahap penyusunan dokumen perencanaan. Karena itu, seluruh usulan pembangunan, termasuk Teras Samarinda Tahap III, masih akan dikaji secara menyeluruh bersama Pemerintah Kota Samarinda.
“Sekarang kita sedang menyusun RKPD 2027. Semua dokumen itu nanti akan kita pelajari dulu untuk melihat kondisi riil Kota Samarinda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini tidak lagi selonggar ketika RPJMD disusun beberapa tahun lalu. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal semakin terbatas sehingga pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Menurutnya, anggaran yang tersedia harus lebih dulu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi warga.“Yang menjadi prioritas tetap layanan dasar. Kalau pun ada pembangunan, harus yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Rohim mencontohkan, pembangunan jalan yang layak diprioritaskan ialah ruas-ruas yang mendukung kawasan pertanian maupun sentra ekonomi, karena memiliki dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat.
Sementara itu, mengenai peluang Teras Samarinda Tahap III dilanjutkan pada 2027, ia menegaskan belum ada keputusan. DPRD baru akan membahasnya apabila proyek tersebut masuk dalam usulan Pemerintah Kota Samarinda pada pembahasan APBD mendatang.
“Kita belum bisa memastikan apakah nanti teman-teman DPR akan menyetujui untuk dilanjutkan. Kita lihat dulu apakah itu masuk dalam rancangan 2027,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran, kata dia, telah memengaruhi proyek strategis yang saat ini berjalan. Salah satunya penyelesaian tebing Terowongan Samarinda yang membutuhkan anggaran sekitar Rp70 miliar namun terpaksa ditunda karena keterbatasan fiskal.
Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa proyek-proyek infrastruktur bernilai besar akan melalui proses seleksi yang jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. “Proyek yang membutuhkan anggaran besar pasti akan kita pertimbangkan secara matang. Kita harus memastikan dulu kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi,” tegasnya.
Apabila Teras Samarinda Tahap III kembali diajukan, DPRD tidak hanya melihat besaran anggarannya, tetapi juga kesesuaiannya dengan arah pembangunan daerah serta manfaat yang mampu dihadirkan bagi masyarakat. Ia menilai setiap proyek harus memiliki multiplier effect yang nyata, sehingga belanja pemerintah benar-benar mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kita akan dengarkan dulu argumentasinya. Apakah sesuai dengan RPJMD, kemudian apakah benar mampu memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” jelasnya.
Rohim menambahkan, dalam situasi fiskal yang ketat, pembangunan tidak lagi cukup dinilai dari megahnya proyek yang dibangun. Yang lebih penting adalah sejauh mana hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.“Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan besar, tetapi manfaat yang diterima masyarakat kecil. Itu bukan pembangunan yang efektif maupun efisien,” pungkasnya. (mell/Adv1/dprdsamarinda)
