KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda resmi mulai diterapkan setiap hari Jumat mulai pekan depan. Para ASN dipantau dengan sistem berbasis dashboard digital yang dapat menampilkan capaian penghematan bahan bakar minyak (BBM) hingga penurunan emisi secara real-time.
Wali Kota Samarinda Andi Harun, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat, sekaligus upaya konkret dalam penghematan BBM dan pengurangan emisi.
“Soal WFH kita mengikuti arahan pemerintah nasional. Kita tetapkan satu hari dalam seminggu, yaitu hari Jumat,” ujarnya usai rapat koordinasi, Jumat (10/4/2026).
Berbeda dengan kebijakan serupa di daerah lain, Pemkot Samarinda menyiapkan sistem dashboard monitoring yang memungkinkan pelaksanaan WFH bisa dipantau real-time. “Ini yang mungkin baru, kita siapkan dashboard monitoring WFH yang bisa dipantau real-time,” tegasnya.
Melalui sistem tersebut, aktivitas ASN selama WFH akan terekam, mulai dari kehadiran hingga lokasi kerja. ASN diwajibkan melakukan absensi berbasis geotagging dari rumah sebanyak tiga kali dalam sehari, yakni pagi, siang, dan sore.
Tak hanya itu, sistem juga akan mengumpulkan data jarak rumah ke kantor serta jenis kendaraan yang biasa digunakan ASN. Dari data tersebut, pemerintah dapat menghitung langsung potensi penghematan BBM hingga penurunan emisi. “Jadi nanti bisa terlihat berapa penghematan BBM, berapa pengurangan emisi, bahkan bisa dikonversi ke nilai rupiah,” jelas Andi.
Dalam penerapannya, sebanyak 50 persen ASN akan menjalani WFH setiap Jumat, sementara sisanya tetap bekerja dari kantor. Namun, sejumlah OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap dikecualikan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga layanan darurat.
Andi Harun menyebut hasil pemantauan ini juga akan dibuka secara terbatas kepada publik sebagai bentuk transparansi. Data terkait penghematan energi akan ditampilkan, sementara informasi pribadi seperti lokasi rumah ASN tetap dilindungi. “Nanti bisa kita lihat bersama, bahkan media juga bisa memantau. Jadi ini benar-benar real-time,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, langkah ini diambil agar kebijakan WFH tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberikan dampak yang terukur. “Kalau hanya patuh secara administratif tapi tidak bisa diukur, itu tidak cukup. Kita ingin ini bisa diuji, bahkan oleh publik.” demikian Andi Harun. (mell)
