KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pascainsiden penabrakan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) oleh kapal tongkang pengangkut batu bara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda memastikan akan melakukan penataan menyeluruh terhadap pengolongan alur Sungai Mahakam.

Penataan ini menjadi bagian dari langkah mitigasi jangka pendek dan menengah untuk menekan risiko kecelakaan serupa yang kerap berulang di kawasan jembatan vital tersebut.

Kepala KSOP Samarinda, Mursidi, menyampaikan bahwa hasil rapat terpadu bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan sejumlah instansi terkait menegaskan perlunya penguatan sistem pengamanan di bawah jembatan, pada Senin (5/1/2026).

Salah satu perhatian utama adalah belum tersedianya fender dolphin permanen yang berfungsi melindungi struktur jembatan dari benturan kapal. “Tadi kan sudah dijelaskan pada saat rapat, jadi tetap seperti yang kemarin bahwa kita akan atur semua itu. Karena fender Dolphinnya nggak ada, kita akan ganti Dolphin yang berbentuk kapal tugboat,” jelasnya.

Menurut Mursidi, penggunaan kapal tugboat sebagai pengganti sementara fender dolphin dinilai lebih realistis dalam kondisi saat ini, mengingat kebutuhan pengamanan harus segera diterapkan. Tugboat akan diposisikan sebagai penghalang sekaligus pengendali pergerakan kapal tongkang saat melintas atau melakukan manuver di sekitar kolong jembatan. “Nanti kita sesuaikan jumlahnya, kita akan tambah untuk mengganti Dolphin yang tertabrak itu,” katanya.

Selain aspek pengamanan fisik jembatan, KSOP juga menyoroti persoalan klasik di Sungai Mahakam, yakni maraknya kapal tongkang yang bertambat tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini dinilai mempersempit alur pelayaran, mengganggu navigasi, serta meningkatkan potensi tabrakan, terutama di sekitar jembatan.

Untuk itu, KSOP bersama unsur kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya akan membentuk posko terpadu guna menertibkan kapal-kapal yang melakukan tambat liar di sepanjang alur sungai. “Kita juga bersama dengan Kapolda, dengan yang lainnya, dengan penegak hukum, akan membentuk satu posko bersama untuk mengatur tempat-tempat tambatan yang ilegal dan kebanyakan memang ini kapal larat karena tambat di tempat yang tidak semestinya, itu yang utama,” tegasnya.

Mursidi mengakui bahwa hingga kini masih ditemukan kapal yang bertambat terlalu dekat dengan Jembatan Mahulu, padahal lokasi tersebut masuk dalam zona rawan yang seharusnya steril dari aktivitas labuh jangkar. Tambatan di area terlarang ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko insiden pelayaran.

“Tambatan yang diluar dari ketentuan. Jadi ada tambatan yang di luar ketentuan yang ada di depan atau dekat dengan jembatan Mahulu.”

Sebagai langkah pencegahan, KSOP telah menetapkan jarak aman minimal lokasi tambat kapal dari jembatan.Ketentuan ini diharapkan dapat memberi ruang manuver yang cukup bagi kapal sekaligus menjaga keamanan struktur jembatan dan keselamatan pengguna alur sungai. “Dia minimal di luar atau jarak 1.200 meter dari jembatan,” tuturnya. (ns)