KALTIMVOICE.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan angin segar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah usulan pengembangan sektor perikanan dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) disambut positif oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Hal itu terungkap dalam audiensi resmi yang dipimpin langsung Dirjen Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif, pada Selasa (25/11/2025) di Jakarta.
Bupati PPU Mudyat Noor dalam pemaparannya menekankan bahwa daerahnya menyimpan potensi perikanan yang besar, baik tangkap maupun budidaya. Potensi tersebut telah lama diakui secara nasional, salah satunya melalui penetapan PPU sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri KKP No. 35/2013.
“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai sekitar 272 kilometer, mulai dari Maridan, Pantai Lango, Nenang, Sesumpu, Tanjung Jumlai, Muara Tunan, Api-Api hingga Babulu Laut,” ujar Mudyat.
Meski demikian, ia mengakui potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Tantangan seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya fasilitas pendukung, hingga akses pemasaran yang masih lemah menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani.
Melalui forum audiensi itu, Pemkab PPU mengajukan sejumlah program prioritas kepada KKP. Salah satunya adalah pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api, termasuk pembangunan dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang nantinya dikelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di delapan titik strategis: Sesumpu, Kayu Api, Tanjung Tengah, Logpond CV Alas, Logpond SDR, Sesulu, Api-Api, dan Babulu Laut.
Pemkab PPU juga mengusulkan pembangunan breakwater di Sungai Nenang untuk memperkuat keselamatan kapal dan aktivitas bongkar muat nelayan yang selama ini rawan terhadap gelombang dan sedimentasi.
Mudyat menjelaskan bahwa seluruh usulan ini merupakan bagian dari strategi besar daerah untuk memperluas akses pasar, memperkuat tata niaga hasil laut, serta mempercepat pemberdayaan nelayan lokal.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyambut baik arah kebijakan PPU tersebut. Ia menilai pengembangan KNMP merupakan bagian dari program prioritas nasional yang kini tengah digenjot pemerintah.
“Sampai tahun 2025, dari target 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih, baru 65 yang disetujui. Tahun 2026, target pembangunan naik signifikan hingga 1.000 titik. Kami berharap PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensial yang dimiliki,” jelasnya.
Lotharia menambahkan, pembangunan breakwater maupun fasilitas pendukung lainnya akan dipertimbangkan sepanjang memenuhi aspek teknis dan benar-benar menjawab kebutuhan nelayan setempat.
Dengan sambutan positif dari KKP tersebut, peluang PPU untuk diprioritaskan dalam program nasional semakin terbuka, sekaligus memberi harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir. (Adv/diskominfoppu/humas/edited:udin.zacrez)
