KALTIMVOICE.ID, KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya kolaborasi antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat dalam mempersiapkan transformasi ekonomi menuju kemandirian pascatambang. Menurutnya, langkah ini tidak boleh ditunda hingga habisnya sumber daya tambang, tetapi harus dimulai sejak sekarang.
Pesan itu ia sampaikan pada Seminar Nasional Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang, yang digelar di Ruang Meranti pada Sabtu (3/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, Ardiansyah mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah bangsa yang pernah dijajah karena kekayaan alamnya. Ia menyebut, kondisi itu menjadi pengingat agar Indonesia, khususnya Kutim, mampu mengelola sumber daya tambang secara bijak dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin Kutim bernasib seperti wilayah-wilayah tambang masa lalu yang ditinggalkan begitu saja tanpa masa depan ekonomi yang jelas. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tambang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya hari ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang,” ujar Ardiansyah.
Kutim sendiri merupakan salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Hingga September 2025, PT Kaltim Prima Coal (KPC) mencatat produksi mencapai 39,7 juta ton. Jumlah itu belum termasuk kontribusi dari perusahaan lain seperti PT Indominco Mandiri, PT Indexim Coalindo, dan PT GAM.
Namun, ia menilai, besarnya produksi tambang belum sepenuhnya memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Karena itu, Pemkab Kutim kini tengah mendorong diversifikasi ekonomi melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi terbarukan, pariwisata, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kalau kita menunggu pascatambang baru memulai, itu sudah terlambat. Harus dimulai sekarang, dengan mengelola lahan-lahan bekas tambang menjadi pertanian, perkebunan, atau peternakan rakyat. Bahkan air dari lubang tambang bisa kita manfaatkan untuk air baku PDAM,” tegasnya.
Bupati Kutim juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola potensi pascatambang agar manfaat ekonomi bisa dirasakan warga sekitar.
“Kalau perusahaan tidak boleh mengambil hasilnya, mengapa tidak diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat melalui BUMDes? Kita ingin masyarakat benar-benar mandiri, bukan sekadar didampingi lalu dibiarkan,” tuturnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, yang memberikan pesan melalui video, menegaskan arah kebijakan nasional sektor tambang kini menekankan tata kelola yang berkelanjutan. Ia menyoroti perlunya keseimbangan antara produksi, ekspor, dan pemenuhan kebutuhan domestik.
“Hingga September 2025, produksi batubara nasional mencapai 584 juta ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kalimantan Timur sebesar 263,3 juta ton,” ungkap Winarno.
Ia menambahkan, sektor mineral dan batubara memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, yakni Rp142,89 triliun pada 2024, dengan target Rp124,71 triliun pada 2025. Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat tata kelola melalui jaminan reklamasi dan pascatambang, sistem pelaporan digital terintegrasi, serta peningkatan transparansi lintas sektor.
“Pemerintah menegaskan kepatuhan lingkungan tanpa kompromi, termasuk sanksi pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak patuh,” ujarnya.
Tri Winarno juga memaparkan lima langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pascatambang, mulai dari penguatan program pemberdayaan masyarakat (PPM) berbasis hasil, pengembangan lahan bekas tambang untuk pertanian dan energi terbarukan, hingga peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi lokal. (yud)
