KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda mempercepat langkah penanganan banjir dengan menargetkan penguatan keputusan strategis sebelum pergantian tahun. Dua kawasan yang selama ini menjadi sorotan warga, Loa Janan Ilir dan Samarinda Utara, kembali masuk radar utama pemerintah untuk dikaji lebih mendalam sebagai dasar kebijakan jangka panjang.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan pada penghujung Desember 2025, menyusul paparan awal rencana penanganan banjir yang telah disusun perangkat teknis. Pendalaman ini diperlukan agar solusi yang diambil tidak berhenti pada perbaikan sementara.
“Banjir ini bukan persoalan musiman biasa. Karena itu, kita ingin keputusan yang diambil benar-benar kuat dan terukur,” kata Andi Harun, Senin (29/12/2025).
Sejumlah titik yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat akan kembali dikaji, di antaranya kawasan Jalan Damanhuri Lempake Jaya, Gang Ogok, Tanah Merah Pampang, serta lokasi lain di Samarinda Utara dan Loa Janan Ilir yang berulang kali terdampak genangan.
Menurut Andi Harun, rencana penanganan yang ada saat ini masih berada pada tahap penyempurnaan. Pemerintah kota ingin memastikan seluruh aspek, mulai dari aliran air hingga keterkaitan wilayah sekitar, telah diperhitungkan sebelum masuk tahap eksekusi.
“Paparan dari PUPR sudah ada, tapi kita tidak ingin tergesa-gesa. Pendalaman lanjutan akan kita lakukan sekitar tanggal 29–30 Desember agar tidak ada celah dalam perencanaannya,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa persoalan banjir di Samarinda tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu wilayah administrasi. Oleh sebab itu, komunikasi awal dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan untuk menyamakan persepsi, mengingat sebagian aliran dan dampak banjir saling berkaitan.
“Setelah kajiannya solid, baru kita duduk bersama antar kepala daerah. Pertemuan sudah berjalan di tingkat teknis, tinggal menunggu hasil akhir untuk dibahas lebih luas,” jelasnya.
Pemkot Samarinda berharap, dengan pematangan kajian di akhir tahun ini, langkah penanganan banjir ke depan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis keputusan strategis yang mampu menjawab keresahan warga secara berkelanjutan. (ns)