KALTIMVOICE.ID, PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan pentingnya kreativitas dan kepekaan perangkat daerah dalam memaksimalkan potensi wilayah di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kantor Bupati PPU, Kamis (27/11/2025).

Dalam arahannya, Mudyat Noor mengingatkan bahwa APBD PPU saat ini belum mampu menanggung seluruh kebutuhan pembangunan maupun pembiayaan program strategis. Oleh karena itu, setiap SKPD dituntut lebih adaptif dalam menyusun program, serta mampu menggali peluang pendanaan dari luar daerah.

“APBD kita tidak mampu menopang semua kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar.

Bupati menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu melihat potensi sektor masing-masing dan menjadikannya pendorong ekonomi masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa beberapa sektor kunci seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata memiliki ruang besar untuk dikembangkan jika dikelola secara terarah.

Mudyat kemudian mencontohkan langkah strategis yang saat ini tengah dibangun antara Pemkab PPU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, pemerintah pusat telah membuka peluang dukungan anggaran yang dapat dimanfaatkan daerah apabila perencanaan dilakukan secara matang. “Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.

Bupati juga menyinggung persoalan klasik sektor perikanan di PPU, terutama pada wilayah hulu. Ia menuturkan bahwa ketiadaan pengawet es dan keterbatasan bahan bakar solar membuat nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan sebelum sampai ke Penajam, sehingga nilai ekonominya tidak dinikmati secara maksimal.

“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tegasnya.

Ia mendorong dinas terkait untuk menata kembali rantai pasok perikanan, termasuk penentuan titik penyediaan es, BBM, dan fasilitas pendukung lain yang dapat meningkatkan daya tawar nelayan.

Selain perikanan, sektor pertanian juga menjadi sorotan. Bupati meminta agar dinas teknis menyusun pemetaan program prioritas yang mampu terhubung dengan skema pembiayaan kementerian, pemerintah provinsi, hingga dunia usaha. Ia menilai peluang investasi di sektor pangan masih terbuka lebar jika desa mampu bergerak lebih produktif.

Menurut Mudyat, desa harus diarahkan agar tidak hanya menjadi pengguna anggaran, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. “Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa percepatan pembangunan PPU tidak bisa bergantung pada APBD semata. Sinergi dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan swasta, dan penguatan peran desa menjadi kunci untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan fiskal.(adv/diskominfoppu/humas/udin.zacrez)