KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil inisiatif strategis untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengintensifkan pengembangan industri hilirisasi kelapa dalam.
Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi ekonomi lokal sekaligus mendukung transisi Kaltim menuju ekonomi berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa potensi kelapa dalam sebagai komoditas unggulan sangat besar untuk dikembangkan menjadi sektor ekonomi yang mandiri dan ramah lingkungan. “Kami menilai perlu membuka akses seluas-luasnya bagi investor guna mendorong pengembangan hilirisasi kelapa dalam,” ungkap Rudy Mas’ud pada Sabtu (06/12/2025)
Indonesia, sebagai salah satu produsen kelapa dalam terbesar di dunia, memiliki keunggulan alami dengan kondisi iklim tropis yang mendukung pertumbuhan kelapa secara optimal. Meski demikian, pengolahan kelapa dalam di tingkat domestik masih terbatas, dengan sebagian besar produk mentah diekspor ke negara lain seperti Thailand dan Vietnam untuk diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah.
Gubernur Rudy menegaskan bahwa potensi hilirisasi kelapa dalam sangat menjanjikan. Sebagai contoh, satu pohon kelapa dalam bisa menghasilkan antara 50 hingga 80 buah per pohon, dan pendapatan dari penjualan kopra per hektare bisa mencapai Rp35 juta per tahun.
Namun, potensi pendapatan dari produk olahan hilir jauh lebih besar dan dapat menyentuh angka triliunan rupiah secara nasional. Pengembangan hilirisasi kelapa dalam ini diharapkan menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan dengan berbagai produk turunan, mulai dari minyak kelapa, santan kemasan, hingga virgin coconut oil (VCO).
Tidak hanya itu, sabut kelapa juga dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti coco fiber dan coco peat yang sangat diminati oleh pasar global, khususnya untuk industri makanan sehat, kosmetik, dan bahan alami. “Produk-produk olahan kelapa ini memiliki potensi pasar internasional yang luas,” jelas Rudy.
Untuk mewujudkan target tersebut, Gubernur meminta semua instansi terkait untuk mempercepat proses perizinan dan mempermudah promosi investasi. Ia mengimbau agar birokrasi dipangkas demi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, baik lokal maupun asing. “Jika proses bisa dipermudah, maka sebaiknya jangan dipersulit. Mari kita bekerja dengan cepat, tepat, dan penuh komitmen,” pesannya.
Selain kemudahan regulasi, promosi investasi yang terpadu juga diperlukan untuk menampilkan data komprehensif terkait potensi kelapa dalam di Kaltim serta proyek strategis yang dapat dijalin kerja sama.
Dengan memaksimalkan potensi hilirisasi kelapa dalam, Kaltim tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Transformasi ini diharapkan menjadi tonggak menuju ekonomi yang lebih mandiri, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat ekonomi hijau di Indonesia. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)
