KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Samarinda mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, pemadaman juga dinilai berdampak langsung terhadap pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menanggapi kondisi tersebut, manajemen PT PLN (Persero) UP3 Samarinda mendatangi DPRD Kota Samarinda untuk melakukan audiensi sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan kelistrikan yang terjadi.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan audiensi tersebut digelar atas permintaan PLN. Selain bersilaturahmi, pihak PLN juga memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Mereka memang bersurat untuk audiensi. Tadi selain silaturahmi, mereka juga menyampaikan permohonan maaf atas mati lampu beberapa hari ini di Kota Samarinda. Mereka melaporkan bahwa penyebabnya adalah gangguan teknis,” ujar Helmi usai audiensi, Selasa (8/7/2026).

Menurut Helmi, PLN memastikan gangguan tersebut saat ini sedang dalam proses penanganan. DPRD berharap perbaikan dapat segera dituntaskan agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.

“Mereka mengharapkan mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari ini sudah bisa teratasi. Harapan kita tentu setelah itu tidak ada lagi pemadaman seperti yang terjadi beberapa hari terakhir,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD turut menyampaikan besarnya dampak yang ditimbulkan akibat gangguan listrik, terutama terhadap pelaku usaha yang menggantungkan aktivitas operasionalnya pada pasokan listrik yang stabil.

Helmi menilai pemadaman bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga mengganggu kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

“Kita menyampaikan bahwa dengan matinya listrik ini tentu sektor UMKM sangat terdampak. Ditambah lagi kebutuhan rumah tangga, terutama ibu-ibu, aktivitasnya juga banyak yang terganggu. Karena itu kita minta persoalan mendasar ini segera diselesaikan,” ungkapnya.

Selain membahas pemadaman, DPRD juga mendorong PLN memperkuat infrastruktur kelistrikan di Kota Samarinda, khususnya di kawasan pinggiran yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kualitas jaringan.

Menurut Helmi, pembenahan infrastruktur perlu menjadi perhatian agar gangguan serupa tidak terus berulang dan pelayanan kelistrikan semakin sejalan dengan perkembangan tata ruang Kota Samarinda.

“Kita berharap PLN bisa bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menata infrastruktur kelistrikan menjadi lebih baik, terutama di daerah-daerah pinggiran yang mungkin infrastrukturnya belum sesuai standar. Ini juga berkaitan dengan penataan kota ke depan,” jelasnya.

DPRD juga menyinggung pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PLN agar manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakat.

Meski selama ini program CSR telah berjalan, Helmi berharap implementasinya semakin luas dan tidak hanya terbatas pada kegiatan internal perusahaan.

“Mereka menyampaikan program CSR tetap berjalan. Harapan kita ke depan program-program itu semakin berdampak bagi masyarakat Kota Samarinda,” pungkasnya. (mell/Adv31/dprdsamarinda)