KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti masih meningkatnya persentase pengangguran di Kota Tepian. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), yang diminta menghadirkan program lebih efektif agar mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Persoalan tersebut mengemuka saat Komisi IV menggelar hearing bersama Disnaker, Rabu (8/7/2026), untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sekaligus membahas rencana kegiatan tahun anggaran 2027.

DPRD menilai berbagai program yang dijalankan perlu menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan angka pengangguran.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengatakan meningkatnya angka pengangguran harus menjadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, Disnaker perlu memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar mampu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.

“Pada prinsipnya saya melihat programnya masih sama, bagaimana mengatasi pengangguran yang ada saat ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program seperti pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi tetap penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan dari banyaknya masyarakat yang berhasil memperoleh pekerjaan.

“Kami juga mempertanyakan karena pengangguran terus bertambah secara persentase. Itu menjadi catatan agar ke depan program yang dibuat benar-benar bisa membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya.

Karena itu, DPRD mendorong agar pelaksanaan job fair tidak lagi hanya digelar sekali dalam setahun.

Frekuensi kegiatan tersebut dinilai perlu ditambah agar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan semakin terbuka.

“Agenda job fair ini saya kira terus akan dilaksanakan setiap tahun, bahkan frekuensinya ditambah bisa dua atau tiga kali,” terangnya.

Selain memperbanyak bursa kerja, Disnaker juga diminta lebih aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Samarinda.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dapat difasilitasi melalui pemerintah.

“Disnaker harus proaktif berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sehingga masyarakat bisa difasilitasi mendapatkan pekerjaan melalui job fair,” tutup Harminsyah. (mell/Adv32/dprdsamarinda)