KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelontorkan anggaran Rp1,7 miliar pada jasa pemengaruh (influencer) promosi pariwisata menuai sorotan tajam. Kritik muncul lantaran kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat.
Sejumlah pihak menilai, anggaran besar promosi digital itu tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Infrastruktur menuju destinasi wisata di Kaltim masih banyak yang belum memadai dan menjadi kendala utama wisatawan.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan program tersebut akan dievaluasi menyeluruh. “Apalagi dengan adanya penurunan DBH ini. Kami akan melakukan evaluasi,” ujarnya, Selasa (22/9/25).
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar menilai urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran. “Nanti kita akan coba cek kembali di Dispar (Dinas Pariwisata) dan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) Kaltim, kalau memang ini tidak urgent,” jelasnya.
Pandangan kritis datang dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Aji Sofyan Effendi. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus lebih diprioritaskan ketimbang promosi lewat influencer.
“Menurut saya, yang paling penting adalah memastikan aksesibilitas mudah, biaya terjangkau, dan keamanan terjamin. Setelah itu, barulah influencer (pemengaruh) benar-benar bisa membantu mendongkrak pariwisata Kaltim,” ungkapnya.
Aji Sofyan menilai, aksesibilitas menuju destinasi wisata di Kaltim masih terbatas, mulai dari dermaga seadanya, bandara dengan jadwal terbatas, hingga transportasi laut yang belum memenuhi standar keselamatan.
“Kalau infrastruktur belum siap, promosi masif justru bisa berdampak negatif. Wisatawan yang datang bisa kecewa dan memberi testimoni buruk,” imbuhnya. (yud)
