KALTIMVOICE.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU), Kalimantan Timur, resmi mengajukan penambahan alokasi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 2.000 kiloliter (kl) kepada PT Pertamina Patra Niaga. Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi masyarakat serta menjaga kelancaran pasokan hingga penghujung tahun.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah PPU, Hadi Saputro, mengonfirmasi bahwa seluruh berkas administrasi dan surat permohonan penambahan alokasi tersebut telah dirampungkan oleh pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Pertamina.
”Memang kemarin kita ada tambahan usulan BBM, ini sudah dalam proses. Surat-suratnya sudah kita buat, penambahannya sekitar kurang lebih 2.000 kiloliter,” ujar Hadi Saputro saat memberikan keterangan di Penajam.
Ia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan alokasi solar bersubsidi kali ini, Pemkab PPU tidak lagi menerapkan sistem penghitungan kaku per Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemerintah daerah memilih pendekatan berbasis total kebutuhan daerah (kuota kabupaten) untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi distribusi di lapangan.
Melalui skema evaluasi menyeluruh tersebut, kuota antar-SPBU dapat disesuaikan secara dinamis. Apabila terdapat SPBU yang mengalami kelebihan stok sementara wilayah lain mengalami peningkatan permintaan yang signifikan, maka alokasi BBM dapat dialihkan secara proporsional.
”Kalau misalnya kuota di SPBU Nipah-Nipah besar, kemudian daerah lain masih ada sisa, kita bisa tarik sedikit-sedikit untuk subsidi. Jadi kuota itu kita yang atur secara keseluruhan,” tegasnya.
Pola distribusi yang lebih merata ini dinilai efektif untuk mencegah terjadinya kelangkaan solar di titik-titik rawan antrean. Pemkab PPU terus berkoordinasi secara intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga guna memantau pergerakan pola konsumsi riil masyarakat di setiap area.
Mengenai realisasi penambahan alokasi sebanyak 2.000 kl tersebut, Pemkab PPU masih menunggu keputusan resmi dari pihak terkait. Penyaluran ke SPBU akan segera disesuaikan setelah persetujuan diterbitkan.
”Langkah ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menjaga ketersediaan solar bersubsidi sekaligus menyesuaikan distribusi dengan kondisi konsumsi masyarakat di PPU agar pasokan tetap aman,” tutup Hadi.
(Adv14/diskominfoppu/udin.zacrez
