KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus bekerja keras menurunkan harga beras premium yang sejak beberapa bulan terakhir bertahan di kisaran Rp18.000–19.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang idealnya berada pada Rp14.300 per kilogram. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pemerintah melakukan intervensi menyeluruh pada rantai distribusi sebagai upaya menstabilkan harga. Rabu (12/11/25).
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menjelaskan, lonjakan harga bukan disebabkan kelangkaan stok, melainkan tingginya biaya distribusi yang harus ditanggung pedagang. “Kenaikan bukan karena kelangkaan, tetapi karena tingginya biaya distribusi. Kutim seluruhnya pasokan luar, jadi biaya dari transportasi laut hingga angkut darat berlapis-lapis,” ujarnya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Disperindag melakukan negosiasi intensif dengan agen pemasok besar dari Surabaya, Sulawesi, dan Samarinda. Pemerintah meminta agar margin keuntungan tidak dinaikkan terlalu tinggi dan biaya pengiriman dapat ditekan melalui efisiensi logistik.
“Hasilnya cukup terlihat. Harga beras premium bisa kita tekan ke kisaran Rp16.800–17.000. Ini perbaikan signifikan dibanding bulan sebelumnya,” kata Dony.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan di tingkat pasar untuk memastikan tidak ada oknum pedagang yang menaikkan harga secara sepihak. Stok beras dimonitor secara ketat, terutama ketika pasokan mulai menipis. “Psikologis pasar itu penting. Kalau stok terlihat aman, harga cenderung stabil,” ujarnya.
Selain beras premium, langkah stabilisasi juga diterapkan untuk komoditas lain yang berisiko naik saat permintaan meningkat. Dony menyebut bahwa strategi stabilisasi harga di Kutim bergantung pada efektivitas rantai distribusi yang terbangun dengan pemasok luar daerah.
“Karena kita daerah konsumen, maka solusinya adalah memperkuat jaringan distribusi dan menekan biaya logistik. Itu cara paling realistis menjaga harga tetap wajar,” tegasnya. (adv/diskominfokutim/yud)
