KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,8 miliar untuk memperkuat layanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie. Dana tersebut digunakan untuk menghadirkan lima dokter spesialis yang akan bertugas secara penuh selama 24 jam setiap hari.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengakhiri sistem lama yang masih bergantung pada dokter “on call”. Selama ini, mekanisme tersebut sering kali dinilai memperlambat penanganan pasien dalam kondisi gawat darurat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengakui bahwa sistem panggilan yang diterapkan selama ini belum efektif dalam menjamin kecepatan layanan. “Selama ini dokter masih bekerja dengan sistem panggilan sehingga ketika dihubungi terkadang membutuhkan waktu. Kondisi tersebut membuat penanganan pasien darurat terasa lambat,” ujar Jaya Mualimin di Samarinda.

Sebagai solusi, pihaknya memastikan bahwa sejumlah dokter spesialis akan ditempatkan di rumah sakit dan bersiaga penuh selama 24 jam. “Kami menyiapkan tenaga dokter spesialis yang siap berjaga setiap saat agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan optimal,” tegasnya.

Menurut Jaya, untuk rumah sakit sekelas RSUD AWS yang berstatus Tipe A, dibutuhkan sedikitnya lima dokter spesialis utama yang siaga penuh. “Idealnya terdapat lima dokter spesialis yang selalu siap bertugas, meliputi spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kandungan, serta anestesi,” jelasnya.

Ia mengakui, dari lima spesialis tersebut, saat ini baru dokter anestesi yang menjalankan sistem jaga penuh. “Untuk sementara baru dokter anestesi yang stand by penuh. Artinya, kita masih harus melengkapi tenaga spesialis lainnya,” ungkapnya.

Jaya menegaskan, keberadaan seluruh dokter spesialis itu sangat penting karena masing-masing memiliki peran vital dalam menangani berbagai kasus darurat. “Empat bidang lain juga sama pentingnya. Kasus pasien anak, penyakit dalam, operasi bedah, maupun persalinan dengan komplikasi semuanya membutuhkan kesiapsiagaan dokter di tempat,” tambahnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, Dinkes Kaltim telah menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp16,8 miliar. “Kami sudah menyiapkan anggaran tersebut sebagai dukungan untuk pelaksanaan program ini,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan estimasi kompensasi bagi para dokter yang akan bertugas dalam sistem siaga penuh. “Setiap dokter spesialis yang berjaga akan menerima kisaran Rp25 juta per bulan, dan lima dokter diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan awal,” ujarnya.

Program ini, lanjut Jaya, mulai diterapkan pada Oktober 2025 dan telah mendapatkan persetujuan langsung dari Gubernur Kalimantan Timur. “Pelaksanaan tahap awal sudah dimulai, dan telah diterbitkan surat keputusan untuk dokter bedah. Dokter lain akan segera menyusul karena Gubernur sudah memberikan persetujuan,” tutupnya.(ns)