Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar menyampaikan pemaparan terkait langkah konkret Pemerintah Kabupaten PPU dalam memacu peningkatan kualitas SDM serta pembinaan UMKM lokal guna menyikapi konektivitas infrastruktur dan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhajir, memimpin Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Penajam, Kamis (17/9/2026). Forum bertema “Sinergi Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan” ini digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di daerah. (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)

Suasana Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara di Ruang Rapat Wakil Bupati PPU, Kamis (17/9/2026). Kegiatan yang dihadiri perwakilan SKPD, ormas, dan elemen masyarakat ini bertujuan mengevaluasi program kerja serta meningkatkan mutu pelayanan publik daerah. (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) Hadi Saputro saat memaparkan pentingnya penerapaan Green Industry dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi para pelaku IKM di Penajam Paser Utara, baru-baru ini. Langkah strategis ini mendorong para perajin lokal mengolah limbah menjadi peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing produk melalui jaminan legalitas serta higienitas. (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)

Kepala Kesbangpol PPU, Andi Singkerru, menegaskan pentingnya menyerap aspirasi dan evaluasi masyarakat terkait standar pelayanan publik hingga transparansi pengelolaan dana hibah saat memimpin Forum Konsultasi Publik di Ruang Rapat Wabup PPU, Kamis (17/9/2026). (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)

Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar. Pemkab PPU menegaskan pentingnya kepastian legalitas asal-usul lahan, kesesuaian tata ruang, serta transparansi profil investor terkait rencana investasi ramah lingkungan PT Tanggamus Steel Power di Kawasan Industri Penajam yang diusulkan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)

Bupati Kutai Kartanegara turun langsung membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bengkinang, Loa Tebu, Tenggarong. (Foto: BPBD Kukar /Kaltimvoice)

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Aji Muhammad Arifin, Sekda Kukar Sunggono dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Istisqo warnai pra-Erau 2026(Ldy/Kaltimvoice)

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor kecewa dengar kabar pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit oleh pemerintah pusat karena alokasi saat ini sebesar Rp1,8 miliar dinilai amat minim untuk memperbaiki jalan rusak di daerah. Pemkab PPU bersama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) telah melayangkan surat resmi ke Kementerian Keuangan guna menuntut evaluasi formula alokasi yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil. (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memberikan keterangan kepada wartawan terkait peningkatan pelayanan dan imbauan pelunasan tunggakan pembayaran pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka di Penajam, Kaltim. Pemkab PPU terus mendorong perluasan jaringan pelayanan air bersih di atas 40 persen di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. (Foto : udin.zacrez/kaltimvoice)