KALTIMVOICE.ID, PENAJAM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berharap penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

​Kepala Kesbangpol Kabupaten PPU, Andi Singkerru, menyatakan bahwa dialog terbuka dengan pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk merumuskan kebijakan daerah yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepuasan publik.

​”Mudah-mudahan dengan konsultasi publik ini tentu kita berharap bahwa apa yang menjadi tugas kita, tupoksi kami, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan melalui konsultasi publik ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Bisa memberikan pelayanan yang bagus sesuai dengan harapan masyarakat melalui masukan-masukan dan penyelarasan dan sinergi kepada masyarakat,” kata Andi Singkerru di Penajam, Kaltim, Kamis (17/9/2026).

​Penyelenggaraan forum tersebut melibatkan keterwakilan pemangku kepentingan yang luas, mencakup unsur satuan pendidikan, lembaga swadaya, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab PPU.

​Dalam forum tersebut, masing-masing bidang di internal Kesbangpol PPU memaparkan rincian program kerja serta bentuk pelayanan publik yang dijalankan, salah satunya terkait bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

​”Masing-masing bidang memaparkan layanannya. Misalnya terkait deteksi dini dan pencegahan konflik, tadi sudah disampaikan mengenai pemetaan ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan (ATHG) di daerah,” ujarnya.

​Selain kewaspadaan daerah, pemaparan juga menyoroti bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) yang memegang peranan krusial dalam pengelolaan alokasi dan penyaluran dana hibah untuk partai politik maupun ormas.

​Melalui pemaparan materi dari setiap bidang, masyarakat beserta insan pers yang hadir diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan evaluasi, kritikan, maupun saran konstruktif terhadap mekanisme kerja yang sedang berjalan.

​”Masyarakat hingga wartawan boleh memberikan masukan. Jika ada prosedur yang dinilai perlu perbaikan, silakan disampaikan agar kita dalam menjalankan amanat tanggung jawab negara ini bisa berjalan dengan baik,” tutur Andi.

​Kesbangpol PPU berkomitmen menjadikan seluruh masukan dari peserta forum sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

(Adv24/diskominfoppu/udin.zacrez)