KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Program Gratispol Pendidikan kembali menjadi sorotan setelah Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyinggung maraknya lulusan SMA yang batal melanjutkan kuliah karena terbebani biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dalam penjelasannya, Seno Aji menyebut banyak laporan mengenai calon mahasiswa yang membatalkan rencana studi akibat keterbatasan biaya. Kondisi tersebut dianggap menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk membuka peluang pendidikan tinggi di Kaltim.

Program Gratispol pun kembali dipertegas sebagai skema yang dirancang untuk menjawab persoalan tersebut. “Tidak sedikit calon mahasiswa yang terpaksa mundur karena UKT. Melalui Gratispol, situasi itu berusaha kami atasi,” ujar Seno Aji pada Rabu (3/12/2025).

Program Gratispol mulai diterapkan pada 2025 dengan fokus pada mahasiswa semester pertama. Pada 2026, cakupan penerima direncanakan meluas hingga mahasiswa di semester akhir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan.

Syarat bagi penerima Gratispol dibuat sederhana: mahasiswa cukup memiliki KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun di wilayah provinsi tersebut. Program ini dapat diakses oleh mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Dalam kesempatan itu, Seno Aji juga meminta perguruan tinggi segera menyelesaikan proses verifikasi berkas. “Mohon verifikasi segera diselesaikan agar mahasiswa dapat memperoleh manfaat kuliah tanpa biaya,” ujarnya.

Gratispol dipandang sebagai langkah yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini terkendala biaya pendidikan. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)