KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Wacana pemerintah pusat mengonversi LPG subsidi 3 kilogram menjadi tabung Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih menuai sorotan. Di tengah persoalan distribusi gas melon yang masih kerap dikeluhkan masyarakat, kebijakan tersebut dinilai belum menjadi langkah yang mendesak untuk diterapkan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, menilai pemerintah sebaiknya lebih dahulu memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan stabil sebelum memperkenalkan sistem baru yang mengharuskan masyarakat beradaptasi.
“Segala sesuatu yang baru itu pasti akan mendatangkan kendala bagi masyarakat di lapangan,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, konversi dari LPG ke CNG bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Perubahan itu juga akan berdampak pada penggunaan peralatan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang selama ini dirancang khusus untuk LPG.
Kondisi tersebut berpotensi memunculkan biaya tambahan karena masyarakat harus menyesuaikan regulator hingga perlengkapan pendukung lainnya.
“Masyarakat sudah terbiasa menggunakan alat yang didesain khusus untuk LPG. Kalau jenis gasnya diganti, warga dipaksa beradaptasi lagi dengan alat baru. Ini sama saja memberikan kesulitan yang baru bagi warga,” katanya.
Joha juga mengingatkan, pelaksanaan program berskala nasional itu membutuhkan kesiapan infrastruktur yang tidak sedikit. Mulai dari penyediaan tabung baru, distribusi, hingga sosialisasi kepada masyarakat diperkirakan memerlukan anggaran besar.
Karena itu, ia berharap pemerintah menghitung secara matang manfaat dan beban yang akan timbul sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.
Di sisi lain, persoalan LPG subsidi di Samarinda sendiri masih belum sepenuhnya teratasi. Kelangkaan pasokan dan antrean panjang di sejumlah pangkalan masih beberapa kali terjadi, sehingga perhatian pemerintah dinilai seharusnya difokuskan pada penyelesaian persoalan yang telah dihadapi masyarakat saat ini.
“Bagi saya yang lebih penting sekarang adalah memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan LPG. Jangan sampai persoalan yang lama belum selesai, muncul lagi persoalan baru akibat kebijakan yang belum benar-benar siap diterapkan,” tegasnya.
Joha mengaku belum melihat urgensi pelaksanaan konversi tersebut dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam melahirkan kebijakan baru agar tidak justru menambah beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.
“Jujur, saya sampai habis pikir dan tidak tahu harus berkata apa lagi terkait kebijakan ini. Terlalu banyak hal-hal baru yang dipaksakan, padahal semestinya saat ini tidak perlu terjadi,” pungkasnya. (mell/Adv10/dprdsamarinda)
