KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan langkah strategis untuk memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan alur Sungai Mahakam. Salah satu kebijakan yang tengah dirancang adalah pembangunan fasilitas tambat kapal yang diharapkan mampu memberikan kontribusi ekonomi baru bagi daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Yusliando, menyampaikan bahwa upaya tersebut menjadi semakin penting seiring dengan proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini yang diperkirakan mencapai sekitar Rp6 triliun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

“Pemerintah provinsi memandang Sungai Mahakam sebagai aset strategis yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan daerah. Selama ini pengelolaan alur sungai berada di bawah kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan dukungan pihak ketiga seperti Pelindo. Ke depan, diharapkan terdapat ruang bagi daerah untuk turut memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut,” ujar Yusliando, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, salah satu skema yang tengah dipersiapkan adalah penyediaan layanan jasa tambat kapal. Skema ini merupakan terobosan baru bagi Pemprov Kaltim karena sebelumnya belum pernah diterapkan sebagai sumber PAD oleh pemerintah daerah.

Sebagai tahap awal, Dinas Perhubungan Kaltim telah menyusun rencana pembangunan fasilitas tambat kapal yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026.

Dua lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan berada di kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais, dengan seluruh lahan yang digunakan berstatus sebagai aset milik Pemprov Kaltim.

“Besarnya kebutuhan anggaran membuat pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga pelaksanaannya direncanakan secara bertahap. Pemilihan dua lokasi tersebut didasarkan pada kepastian status lahan yang merupakan milik pemerintah provinsi,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim juga menyiapkan pola kerja sama antar badan usaha atau business to business (B2B).

Pemerintah daerah akan diwakili oleh Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) untuk menjalin kerja sama dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam pengelolaan jasa tambat kapal.

“Penetapan MBS sebagai pengelola jasa tambat kapal belum dilakukan secara resmi. Target kami, paling lambat pada tahun 2027 MBS telah ditetapkan sebagai vendor, sementara skema kerja samanya masih dalam tahap pembahasan,” terang Yusliando.

Sementara itu, perencana teknis proyek, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan bahwa pada tahap awal fasilitas tambat kapal di kedua lokasi tersebut dirancang memiliki kapasitas yang cukup besar. Di Sungai Kunjang akan dibangun enam unit dolphin atau tiang tambat, sedangkan di Sungai Lais direncanakan sekitar 10 unit, sehingga total mencapai 16 dolphin.

“Setiap unit dolphin dirancang mampu menampung kapal hingga tiga baris dengan sistem rafting, sehingga kapasitas tambat kapal yang tersedia relatif besar,” ungkap Ahmad.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan dan penyesuaian anggaran, sehingga pekerjaan fisik belum dimulai. Upaya efisiensi konstruksi terus dilakukan agar jumlah titik tambat dapat dimaksimalkan.

“Target awal kami adalah membangun 20 titik tambat di dua lokasi tersebut. Saat ini desain konstruksi tengah disederhanakan agar target tersebut dapat tercapai. Harapannya, pembangunan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026,” pungkasnya.(ns)